Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah tengah mengkaji penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menyebut tahap pertama penghapusan kredit macet ini akan menyasar para peminjam di bawah Rp 500 juta.

"Penghapusan kredit macet UMKM sudah dibahas di rapat kabinet dan diputuskan kalo tahap pertama itu yang Rp 500 juta ke bawah. Ini sekarang sedang disiapkan regulasinya," kata Teten kepada wartawan di Tangerang Selatan, dikutip Senin (7/8/2023).

Baca juga: Menteri Luhut Minta Hilirisasi Mampu Menjangkau UMKM Lebih Luas

Menurut Teten, penghapusan bagi UMKM ini agar para pelaku usaha tak memiliki hambatan lagi perihal kredit macet. Ia menyebut dari pihak perbankan juga akan memberikan kemudahan.

"Jadi ini dukungan pemerintah untuk para UMKM supaya mereka lebih mudah mengakses kredit perbankan," kata mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Sebagai informasi, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengharapkan bantuan kredit dari pemerintah imbas pasar-pasar yang mulai sepi pembeli.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPSI Hasan Basri menyebut, sejak covid-19 melanda Indonesia, banyak pedagang yang mengalami kredit macet. Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah agar dilakukan pemutihan.

"Kredit macet di tatanan usaha kecil dan menengah ini berakibat pada tidak bisanya para pelaku usaha mendapatkan bantuan kredit karena BI checking-nya buruk," kata Hasan dikutip pada Senin (7/8/2023).

"Oleh sebab itu, kami minta kepada pemerintah, mohon kiranya ada pemutihan kredit macet supaya ekonomi bergairah lagi," lanjutnya.

Baca juga: Dorong Lapangan Kerja Baru, Relawan Sandiuno Gelar Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM Bandung

Hasan mengatakan, dari informasi yang ia dapat, pemerintah akan mengkaji kredit-kredit UMKM yang macet.

Bukan diputihkan, tetapi ditangguhkan sementara sampai ekonomi tumbuh kembali dengan memberi dana bantuan untuk pengembangan pasar.

"Kita berharap pemerintah betul-betul bisa memperhatikan ekonomi kerakyatan yang sekarang ini sangat sangat butuh uluran pemerintah secara serius," ujar Hasan.

Adapun sepinya pembeli di pasar-pasar ini, kata Hasan, merupakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat akibat covid-19. Ia menyebut penurunan pembeli bisa mencapai 80 persen.

Baca juga: Berkomitmen Perluas Jaringan Pasar UMKM ke BUMN, Telkom Hadirkan Platform Digital PaDi UMKM

"Pasar kota seperti halnya Pasar Senen dan Pasar Minggu itu sekarang daya beli masyarakat sangat menurun dan banyak kios-kios yang sudah tutup, tidak mampu berdagang," tuturnya.

Hasan mengatakan barang di pedagang juga sudah habis. Pemasukan per hari yang biasanya bisa dipakai untuk membeli stok jualan, kini langsung terpakai untuk makan hari itu juga.

"Dulu kan kalau kita laris dagang, kita bisa berbelanja lagi. Keuntungannya buat kita makan. Kalau sekarang pokok-pokoknya dimakan untuk kebutuhan hidup. Seperti itu keadaan kita sekarang di pasar," ujar Hasan.