Baca tanpa iklan
- Memperkecil Kemungkinan Risiko Konflik Kepentingan
- Komposisi Kabinet Partai 50 Persen dan Teknokrat 50 Persen
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menuturkan Menteri Keuangan di pemerintahan terpilih nanti lebih baik dari teknokrat.
Menurutnya, bendahara negara berlatar belakang profesional atau ahli dalam bidang itu memperkecil kemungkinkan konflik kepentingan.
“Memang idealnya harus dari teknokrat karena bertugas sebagai pengelola keuangan negara. Menteri dari parpol memiliki risiko lebih besar sebab ada konflik kepentingan di belakannya,” kata Ujang kepada Tribun Network, Selasa (12/3/2024).
Baca juga: Tolak Usulan Ben Gvir Batasi Akses Jemaah ke Masjid Al-Aqsa, Kabinet Israel: Ini Picu Ketegangan
Ujang menilai sudah bukan rahasia umum lagi seorang kader partai yang diberi mandat sebagai menteri strategis kemudian justru menjadi sumber pencarian uang.
Berkaca dari yang sudah, menteri dari kader partai biasanya diminta sumbangan oleh parpol.
Sehingga disitulah kemudian terjadi praktik transaksi yang mengarah kepada korupsi.
“Sudah bukan rahasia lagi menteri dari parpol menjadi mesin ATM dan sumber pencarian dana untuk partai,” ungkap Ujang.
Apabila dipaksakan, imbuh dia, menteri dari partai bisa merepotkan pemerintahan bahkan terjadi kebocoran-kebocoran anggaran hingga adanya potensi korupsi besar-besaran.
Dosen politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat menteri keuangan dari teknokrat, profesional atau ahli harus tetap dipertahankan di pemerintahan terpilih ke depan.
Menteri non-partisan ini cenderung bisa betul-betul bekerja untuk kepentingan presiden, bangsa dan negara, bukan untuk partai politik.
Baca juga: Bantahan Jokowi usai Diisukan Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran di Sidang Kabinet
Ujang beruturr bukan menganggap kader parpol tidak dapat melaksanakan tugas menjadi Menteri Keuangan tetapi lebih baik menghindari konflik kepentingan tadi.
“Banyak tokoh parpol yang punya kompetensi untuk menjadi bendahara negara tetapi akan memiliki konflik kepentingan yang amat tinggi,” ucap Ujang.
“Sebagai kader parpol dia pasti akan mengutamakan partainya dan itu berbahaya,” tukasnya.
Dirinya menilai komposisi kabinet Prabowo-Gibran yang kemungkinan dilantik 20 Oktober akan lebih baik 50:50.
Itu artinya 50 persen dari parpol dan 50 persen dari teknokrat sehingga ada kesinambungan dalam membuat kebijakanz
Walaupun Prabowo-Gibran memiliki koalisi gemuk, tetapi kepusutan membentuk kabinet sepenuhnya ada ditangan Presiden Republik Indonesia.
Keputusan memilih menteri itu akan menjadi hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto kelak.
“Atau koalisi yang besar ini bisa juga agar kabinet dibentuk dengan komposisi 60 persen parpol dan 40 persen profesional,” tuturnya.
Diketahui, calon presiden 02 Prabowo Subianto telah memberikan kode akan memilih Menteri Keuangan dari kalangan profesional.
Ada empat nama yang mencuat di antaranya Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Chatib Basri (Mantan Menteri Keuangan) dan Kartika Wiroatmodjo (Wakil Menteri BUMN).
Seluruh calon itu selama ini bekerja di dalam sektor perbankan sehingga dianggap memahami makro ekonomi sekaligus mengelola keuangan negara.
Namun belakangan juga muncul dua nama lain yang berpotensi melanjutkan tongkat estafet dari Sri Mulyani Indrawatiz
Keduanya adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggota Dewan Pakar TKN Dradjad Wibowo.
Suahasil Nazara dianggap dapat langsung melanjutkan transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
Sedangkan Dradjad Wibowo adalah kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menduduki posisi Ketua Dewan Pakar DPP PAN.
Dradjad juga seorang ekonom senior yang lama berkecimpung dalam organisasi independen Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap, bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum membahas terkait pembentukan kabinet.
Pasalnya koalisi yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto itu masih menghormati proses penghitungan suara.
“Saya tidak ingin tergesa gesa. Saya rasa Pak Prabowo juga bijak. Beliau mengatakan tunggu dulu, bahkan sejak Pemilu sejak 14 Februari belum ada kumpul-kumpul koalisi,” kata AHY.
AHY lantas membeberkan alasan kenapa Prabowo hingga kini belum mengumpulkan para pimpinan parpol meski sudah dinyatakan unggul.
Kata dia, hal itu didasari karena KIM tidak pengin timbul kegaduhan di publik mengingat saat ini penghitungan suara belum selesai.
“Pada saatnya tentu Pak Prabowo akan mengundang para ketum parpol, termasuk Demokrat. Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana melihat ke depan menyusun langkah-langkah taktis dan strategis,” ujar AHY.
Libatkan Menteri Muda
Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan mengharapkan 50 persen porsi kabinet pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya bisa diisi oleh anak-anak muda.
Arief mengatakan bahwa Gibran yang merupakan keterwakilan dari anak muda menjadi alasannya. Dengan begitu, komposisi menteri pun diharapkan bisa diisi oleh anak-anak muda.
“Tentu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ketika menggandeng mas Gibran, komposisi wapres nya aja udah 50 persen 50 persen dengan presiden kan,” kata Arief.
Arief menuturkan nantinya para anak-anak muda itu bisa ditempatkan pada posisi strategis saat pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Selain jabatan menteri, mereka juga bisa ditempatkan pada jabatan duta besar hingga direktur dan komisaris BUMN.
“Mudah-mudahan kabinetnya, struktur yang lain ada lembaga, dubes juga mungkin, mungkin juga. Mudah-mudahan nanti misalnya direktur dan komisaris BUMN juga bisa berpihak kepada lebih besar lagi kepada anak-anak muda,” katanya.
Lebih lanjut, Arief pun mengungkit pernyataan Gibran yang menyatakan banyak masalah zaman now yang harus dicari solusi dengan zaman now.
Solusi itu bisa diselesaikan oleh anak-anak muda.
“Jadi kita berharap tentu saja lebih besar porsinya karena tadi, kata mas Gibran itu masalah jaman now harus didekati dengan solusi jaman now. Solusi jaman now mungkin bisa dipikirkan oleh mereka yang berusia muda,” katanya.
“Sehingga mereka memahami apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi perkembangan zaman, apa yang menjadi dinamika sehingga kalau ditanya sih mudah mudahan fifty fifty,” ujar Arief. (Tribun Network/Reynas Abdila)