Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat sedang ramai memperbincangkan Tunjangan Hari Raya (THR) Bonus yang didapat dari tempat kerja dan dikenai pajak. Di media sosial X, percakapan soal THR-Bonus kena pajak tengah menjadi sorotan.

Bagaimana cara menghitungnya?

Kata "PPh 21" tengah menjadi trending selama beberapa hari. Masyarakat Indonesia menyoroti pengenaan pajak terhadap THR-Bonus. Mereka mengunggah tampilan dikenai pajak setelah THR dan Bonus cair.

"Zakat buat pejabat," tulis @bskr__ disertai tampilan pembayaran pajak sekira Rp 4,3 juta, dikutip Selasa (26/3/2024).

Komentar bernada sindiran juga ditulis oleh seorang netizen. Beberapa orang menuliskan harapannya agar pajak yang dibayarkan akan digunakan pemerintah lebih tepat sasaran dan berguna kembali ke masyarakat.

"Capek-capek bayar pajak, eh duitnya dipake buat beli mobil dinas + strobo trus di jalan dipake buat nyuruh kalian minggir wahai para rakyat jelata," tulis @sannomiyya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan contoh penghitungan pajak THR dan bonus melalui akun Instagram mereka.

Jika seorang pegawai tetap yang bekerja penuh selama setahun memiliki gaji Rp 5 juta dan mendapatkan beberapa penghasilan lain berupa THR, bonus, dan uang lembur.

Pegawai itu menerima THR pada April sebesar Rp 5 juta, lalu uang lembur Rp 500 ribu pada Februari, Mei dan November.

Besaran premi JKK dan JKM setiap bulannya adalah Rp 40 ribu, sehingga total penghasilan brutonya dalam setahun adalah sebesar Rp 71,98 juta.

Baca juga: Kena Pajak 15 Persen, Tiket Konser Coldplay Jadi Lebih Mahal, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Dari total itu, dihitung pajaknya menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai tabel dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2023 jo. PMK 168/2023.

Lalu, untuk akhir tahun atau Desember diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU PPh jo UU Cipta Kerja dikurangi akumulasi TER Januari-November.

Dengan demikian, total penghitungannya ialah penghasilan bruto setahun Rp 71,98 juta dikurangi biaya jabatan setahun Rp 3.599.000, dikurangi iuran pensiun setahun Rp 1,2 juta sehingga penghasilan neto setahun Rp 67,18 juta.

Baca juga: THR 2024 Wajib Dibayar Penuh Tanpa Dicicil Paling Lambat H-7 Lebaran, Telat Bayar Bisa Kena Sanksi

Dari jumlah itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak Rp 58,5 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajaknya senilai Rp 8,68 juta.

Setelah itu dikurangi dengan perhitungan lapisan PPh Pasal 21 terutang setahun untuk dikalikan dengan penghasilan kena pajak.

Baca juga: Sektor Industri Belum Pulih, Pengusaha Minta Kelonggaran Pembayaran THR

Lapisan tarif pegawai itu masuk ke dalam golongan tarif 5 persen, sehingga 5% x Rp 8.681.000 sehingga total PPh Pasal 21 terutang setahun Rp 434.050.

Dasar Hukum Pemotongan Pajak THR

Dasar hukum pemotongan pajak THR adalah peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. Berdasarkan pph pasal 21 yaitu wajib pajak, pajak THR lebih besar dibanding pajak gaji/upah karyawan.

Perhitungan tersebut berdasarkan atas pendapatan tidak teratur serta tidak disetahunkan.

Hal ini telah disebutkan pada PER-16/PJ/2016 pasal 14 ayat 2 huruf a dan b. THR adalah penghasilan bersifat tidak teratur yang diterima sekali dalam setahun. Sehingga menghitung nilai pajaknya tidak perlu disetahunkan.

Besaran potongan pajak THR tergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan pada karyawan. THR juga termasuk dalam pajak penghasilan atau pph 21 sehingga dipengaruhi kepemilikan NPWP.

Baca juga: Pengusaha Masih Kebingungan Pahami Aturan Baru PPh Pasal 21

THR yang dikenai pajak yaitu apabila penghasilan yang diterima di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melebihi Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Sedangkan, pajak THR sebesar lima persen untuk berpenghasilan Rp 60 juta dan penghasilan Rp 60 juta-Rp 250 juta kena 15 persen