Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan roadmap baru untuk transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan bikrokrasi berbasis teknologi digital.

Transformasi ini bertujuan untuk merampingkan dan mengefisienkan proses birokrasi yang selama ini berbelit-belit.

Indonesia ingin meniru keberhasilan transformasi digital di pemerintahan yang selama ini sukses dijalankan banyak negara seperti Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan hingga India.

Untuk mengawal proses ini, Pemerintah sudah menunjuk Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah BUMN.

Baca juga: Jokowi Bertemu Elon Musk di Bali, Bahas Akselerasi Transformasi Digital Hingga Investasi

"Banyak sekali kegiatan bikrokrasi yang banyak sekali tapi tak berdampak ke masyarakat. Bapak Presiden meminta mengatasi ini, satu satunya cara adalah dengan digitalisasi," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di acara peluncuran logo baru dalam rangka rebranding Perum Peruri di Jakarta, Rabu malam, 22 Mei 2024.

Abdullah Azwar Anas menambahkan, Indonesia ingin meniru negara nwgara lain memiliki government index yang tinggi seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, Jepang, India.

India berhasil melakukan transformasi bikrokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital dari target 47 tahun menjadi hanya 7 tahun saja.

"Dengan digitalisasi kita bisa mengurangi 30 persen ASN dan mereka menjadi lebih produktif," ungkapnya.
Dengan transformasi birokrasi berbasis digital, penerimaan 600 ribu ASN baru prosesnya akan lebih transparan dan akuntable. "Tidak ada lagi titipan orang dalam," kata dia.

"Satu kesimpulan dari digitalisasi yang telah banyak dilakukan di banyak negara seperti Inggri, AS, Australia dan Jepang bahwa digitalisasi bukan soal teknologi tapi pada komitmen politik Pemerintah. Ujungnya, setiap negara memiliki govtech," imbuhnya.

Dari hasil rapat terbatas, Presiden memutuskan akan membentuk govtech di Indonesia yang akan diluncurkan dalam waktu dekat dan akan diberi nama INA Digital.

"Dari hasil diskusi dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Pak Tiko sebagai Wamen BUMN akhirnya kami mempercayakan tugas ini kepada Peruri," sebutnya.

Dia menambahkan, telah diputuskan ada 9 layanan prioritas yang akan dijalankan Pemerintah di Govtech INA Digital ini.

Antara lain, di Kemendagri akan dijalankan program identitas kependudukan digital, di Kementerian Keuangan akan dijalankan program pembayaran digital, di Kementerian Kominfo akan dijalankan program Portal Nasional.

"Kita belajar kepada banyak negara yang telah sukses melakukan transformasi digital. Kita sudah tentukan timeline-nya melalui Perpres. Kemiskinan di China bisa ditekan menjadi hanya 0,6 melalui penerapan digital payment. Cita cita Indonesia Emas 2045 akan bisa tercapai jika ini bisa diimplementasikan dengan baik," ungkap Abdullah Azwar Anas.

“Negara-negara yang memiliki GovTech, mempercepat proses interoperabilitas layanan mereka. Ini yang dimiliki juga oleh kita, dalam waktu dekat akan di-launching. Jika ini sungguh-sungguh dikerjakan, cita-cita emas 2045 akan bisa kita percepat pencapaiannnya ketika digital transformation tadi dilakukan dengan baik,” kata Abdullah Azwar Anas.

Status Peruri sebagai GovTech Indonesia sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN bersama Peruri sudah melakukan pembahasan tentang program Govtech Indonesia yang akan melibatkan beberapa BUMN yang memiliki talenta dan sumber daya digital kuat seperti Bank Mandiri dan Bank BRI.

Nantinya Pemerintah akan meluncurkan sebuah aplikasi digital untuk membantu masyarakat mengurus berbagai keperluan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain.

Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri menyatakan BUMN-nya siap menjalankan tugas sebagai motor Govtech Indonesia yang ditandai dengan peluncuran logo baru Peruri yang mencerminkan adaptasi dan evolusi Peruri di era digital yang terus berubah.

“Kami melakukan rebranding tidak saja sekedar perubahan logo, namun kami mendefinisikan ulang jati diri kami dan apa yang kami perjuangkan. Ini juga menandai kesiapan Peruri untuk menjadi yang terdepan dalam kemajuan teknologi,” kata Dwina.

Dia menambahkan, perubahan logo ini didorong oleh semangat untuk menunjukkan kapabilitas Peruri
yang terus berkembang.

“Setelah lebih dari setengah dekade sebagai perusahaan yang unggul di bidang teknologi high security, Peruri menampilkan identitas visual segar yang menggambarkan bagaimana kami mampu menghasilkan layanan yang berkualitas untuk menjaga keaslian produk, identitas serta sistem digital yang kompleks,” tambahnya.

Turut hadir dalam peluncuran logo baru ini Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari, para customers Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Imigrasi, Bea Cukai, ATR/BPN, Dirjen Dukcapil, Kemenkop & UKM, Kemendikbud, BUMN Group dan Swasta.