TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jonggol yang merupakan wilayah di Bogor, Jawa Barat, pernah akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara pada era Presiden Soeharto.

Tak main-main, pemindahan Ibu Kota Negara pun sudah dituangkan Soeharto melalui Keputusan Presiden (Keppres)No 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.

Direncanakan saat itu, pembangunan Ibu Kota Negara akan berada di 24 desa kawasan Jonggol dengan luas 35.000 hektare (wilayah inti) dan 115.000 hektare (wilayah pendukung) seperti Cibubur, Sentul, Babakan Madang, Setu, Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon dan Ciranjang.

Baca juga: Luhut Bantah Tidak Ada yang Mau Investasi di IKN: Ada yang Lambat Sana Sini Biasalah

Mengutip berbagai sumber, pemindahan ibu kota ke Jonggol menggabungkan dua konsep, yaitu konsep Canberra dan konsep Putrajaya, yang akan memisahkan antara wilayah pusat pemerintahan, wilayah pusat bisnis, dan wilayah permukiman dengan batas-batasnya ialah hutan kota yang juga akan berfungsi sebagai tadah hujan serta pemasok oksigen.

Pemindahan ibukota negara ke Jonggol juga diklaim dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh Jakarta.

Jonggol dianggap sebagai pilihan lokasi ibukota baru yang paling rasional, karena selain jarak dengan Jakarta dan merupakan daerah yang bebas dari banjir serta ketersedian lahan yang masih besar, Jonggol juga secara letak geografis berada di wilayah yang sangat strategis karena dikelilingi oleh kota-kota yang telah hidup seperti Jakarta, Depok, Bogor di barat; Bekasi, Cikarang, Karawang di utara; Purwakarta, Bandung di timur; dan Cianjur, Puncak, Sukabumi di selatan, sehingga usaha untuk menghidupkan Jonggol sebagai kota yang baru bukanlah perkara yang sulit.

Harga Tanah Meroket

Saat Soeharto menyampaikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol, harga tanah langsung meroket tajam hingga ribuan persen.

Menurut warga yang diwawancarai Kompas waktu itu, harga tanah di Jonggol pada tahun 1990-an hanya di kisaran Rp300 hingga Rp500 per meter.

Kemudian melonjak jadi Rp80.000 per meter setelah muncul rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga sebagai Kurator IKN, Ridwan Kamil menyampaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari masa ke masa.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil pada unggahan akun Instagramnya @ridwankamil.

Menurutnya, rencana IKN itu sudah terjadi sejak zaman kolonial.

"IKN pemerintah kolonial Belanda: Kota Bandung (ga jadi karena Jepang datang)," tulis Ridwan yang dikutip Tribunnews, Rabu (5/6/2024).

Kemudian pada era Orde Lama direncanakan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah tetapi batal.

"IKN Orde Baru: Jonggol Bogor (tidak jadi keburu reformasi). IKN Nusantara: Kab Penajam Paser Utara Kaltim (berproses dan tahap pembangunan)," tulisnya.

Jokowi Sebut Harga Tanah di IKN Masih Murah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan harga lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini.

Jokowi menyebut harga lahan di IKN jauh lebih murah ketimbang di Balikpapan dan Jakarta.

Eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, lahan di IKN saat ini dipatok Rp400 hingga Rp800 ribu per meter.

Hal itu disampaikannya dalam peresmian peletakan baru pertama (groundbreaking) Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden (Kebun Raya Nusantara) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

"Sekarang ini kita tahu harganya kan antara Rp 400.000 sampai Rp 800.000," jelas Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Harga lahan di IKN jauh lebih murah dibandingkan di tanah di Balikpapan yang mencapai Rp15 juta per meter.

Sedangkan lahan di Jakarta mencapai Rp200 juta per meternya.

Jokowi menyebut harga lahan di IKN bisa berubah, tergantung pada kebijakan Kepala Otorita IKN yang baru.

"Di Jakarta Rp 200 juta (per meter). Tapi harga (tanah di IKN Rp 400.000-800.000) itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita," ucapnya.

Jokowi mengatakan, membeli lahan di IKN bisa menjadi investasi masa depan.

Ia menjanjikan, pembangunan infrastruktur di IKN akan berjalan secara masif.

Baca juga: Presiden Jokowi: Persiapan Peringatan HUT ke-79 RI di IKN Hampir Final, Tak Ada Masalah

Baca juga: Puan Maharani Desak Pemerintah Transparan Soal Alasan Pengunduran Diri Dua Pimpinan Otorita IKN

Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah membangun jalan tol menuju IKN.

Nantinya, jarak tempuh dari Balikpapan menuju IKN hanya memakan waktu sekira 30-40 menit.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengebut pembangunan bandara yang hanya berjarak 15 menit dari IKN.

Karena pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, menurut Jokowi, harga tanah di IKN akan semakin melejit.

"Baru Bapak/Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak/Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis."

"Kalau yang minta banyak, otomatis kalau demand-nya gede pasti harganya otomatis naik," tandasnya.

Jokowi Berkantor di IKN

Jokowi mengaku optimis dapat mulai berkantor pada Juli 2024 di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Sangat optimis untuk kantornya," kata Jokowi.

Saat ini kata Presiden sedang dibangun fasilitas untuk kebutuhan air di Istana dan sekitarnya. Sumber air berasal dari bendungan Sepaku yang baru saja diresmikan.

"Airnya Juli. Juli, airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan bendungan Sepaku, tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di ibukota Nusantara," katanya.

Pembangunan Istana di IKN sendiri, kata Jokowi sudah hampir 80 persen. Saat ini yang masih dalam proses penyelesaian yakni bagian interior dan eksterior.

"80-an persen interior eksterior semuanya dalam proses semua. insya allah selesai lah selesai," pungkasnya.

Basuki dan Raja Juli Berduet

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengangkatan ini usai Kepala Otorita IKN sebelumnya, Bambang Susantono, mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni juga diangkat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Raja diangkat usai Wakil Kepala Otorita IKN sebelumnya, Dhony Rahajoe, juga mengundurkan diri bersama Bambang.

"Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi berharap Basuki dan Raja yang statusnya sebagai Plt, dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKM sebaik-baiknya dengan visi semula.

Yakni, kata Pratikno, tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga.