Baca tanpa iklan
Pernyataan Bahlil ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik yang menganggap ormas dan keagamaan tidak memiliki kemampuan mengurusi pertambangan.
Ia mencontohkan bahwa tidak ada perusahaan di Indonesia yang ketika pertama kali berdiri langsung bisa mengelola tambang.
Bahlil memastikan seluruh perusahaan tersebut pasti memerlukan bantuan dari kontraktor.
Bahkan, jelasnya, perusahaan sekelas PT Freeport sampai saat ini masih menggunakan bantuan kontraktor untuk pengelolaannya.
"Coba tunjukkan kepada saya, mana perusahaan republik ini lahir terus kerjain tambang? Freeport saja ada kontraktornya."
"Pemegang-pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita adalah pemerintah setelah IUP itu diberikan ke ormas, maka kita carikan partner," jelasnya.
3. Tak Ada Kaitan dengan Politik
Bahlil Lahadalia mengeklaim pemberian IUP kepada organisasi keagamaan tidak ada kaitannya dengan politik.
"Enggak ada urusan dengan politik, ini itikad baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka ke negara," kata Bahlil saat Konferensi Pers di Kantor BKPM, Jumat.
Ia menyebut kondisi perpolitikan telah selesai semenjak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahkan, dirinya mengaku organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) pun tidak memiliki hutang politik.
"NU itu jangankan politik, untuk negara saja diserahkan nyawanya untuk membela negara, jangan mengkerdilkan organisasi-organisasi besar, jangan. Mereka itu adalah tiang daripada kehadiran dan kekokohan bangsa."
"Kalau hanya karena persoalan politik kita kan hanya kasih NU, tapi kan ini kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo?" ucapnya.
4. Aspirasi Masyarakat
Terkait izin kepada ormas untuk mengelola tambang, Bahlil mengungkapkan mulanya ada aspirasi yang diperoleh Presiden Jokowi dari masyarakat agar pertambangan tidak hanya dikuasai oleh investor besar saja.
Hal ini, jelas Bahlil, diketahui ketika Jokowi kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) di daerah.