Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) beras sebesar Rp 11 triliun.
Adapun, bansos beras ini diperpanjang mulai selama tiga bulan mulai Agustus, Oktober dan Desember 2024. Tidak hanya beras, bantuan yang dimaksud juga menyasar pada penyaluran bansos daging ayam dan telur ayam.
Baca juga: Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Akhir Mei Rp 760,38 Triliun, Melemah Lantaran Kinerja Lifting Migas
"Alokasi bantuan beras dan batuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan, yaitu pada bulan Agustus bulan Oktober dan bulan Desember," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (8/7/2024).
"Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," sambungnya menegaskan.
Bantuan sosial pangan beras alias Bansos Beras ini memang akan diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Hal itu dipastikan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut bansos beras akan diberikan hingga Desember 2024. Penyaluran bansos tersebut rencananya dilakukan pada Agustus, Oktober, dan Desember tahun ini.
"Oh iya (pemberian bansos beras diperpanjang). (Disalurkan) Bulan 8 (Agustus), 10 (Oktober) dan 12 (Desember)," ujar Arief pada Jumat (14/6/2024).
Sementara jika dihitung sejak Juni ini hingga akhir tahun nanti, jadwal penyaluran bansos beras dilakukan per dua bulan sekali.
Arief menyebutkan, hal itu disesuaikan dengan pengaturan fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN Semester I 2024 Defisit Rp 77,3 Triliun
Pengaturan yang dimaksud berdasarkan pertimbangan program-program prioritas pemerintah. Dengan kata lain, ada pertimbangan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ia menambahkan, bansos beras hingga Desember 2024 nanti akan tetap menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga menerima 10 kilogram beras per bulannya.
"Harus dilihat itu (penyesuaian anggaran). Presiden setiap ada kesempatan nanti kita lihat dulu lihat lagi anggarannya, lihat lagi kemungkinannya," tutur Arief.