Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas komoditas kakao dan kelapa. Nantinya tugas ini akan dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS akan bertanggung jawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa, dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Tugas tambahan BPDPKS ini merupakan hasil dari Rapat Internal (Rapin) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Langkah ini tentu mendapat apresiasi dari berbagai asosiasi industri, seperti Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) dan Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI).

Baca juga: Pacu Nilai Tambah Ekonomi, Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Baru Soal Kakao dan Kelapa

Askindo menyatakan pemerintah telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia yang bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan petani dan menjaga kelangsungan industri.

"Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri, serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," tutyr Ketua Umum Askindo Arief Susanto di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Askindo berharap, upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia tersebut akan semakin mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif.

Selain itu, peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri.

"Yang paling penting akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia, di mana 99 persen kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat (smallholder)," imbuh Arief.

Askindo juga mengapresiasi atas kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian terkait, BPDPKS, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Terutama untuk implementasi rencana ini melalui kelembagaan yang ditunjuk, regulasi teknis, guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao, ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao," ucap Arief.

Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI), mengatakan bahwa langkah pemerintah sudah sangat tepat dan sangat relevan mengingat penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku.

"Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan kelembagaan ini dapat memberikan dampak positif pada petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan dan jaminan penyerapan panen bagi petani," ucap Ketua ACBI Olivia Putri Prawiro.

ACBI juga berharap kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," tambahnya.

ACBI optimistis bahwa segala bentuk kelembagaan dan skema penguatan hulu kakao Indonesia, sangat diperlukan dan sejalan dengan misi ACBI untuk memperkuat petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut dengan semangat keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami mendukung setiap langkah yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi petani dan industri kakao, serta kelapa di Indonesia dan berterima kasih kepada pemerintah atas langkah positif ini," ujar Olivia.