TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendukung Prabowo-Gibran yang berada di dalam lingkaran Tim Kampanye Nasional (TKN) secara bertahap mendapatkan jabatan komisaris BUMN.

Setidaknya hingga saat ini sudah ada 12 orang pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah dapat kursi komisaris.

Berita terbaru itu politikus Partai Demokrat Andi Arief dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Baca juga: Andi Arief-Burhanuddin Abdullah Jadi Komisaris PLN, Ganjar Pranowo: Konsekuensi Dukung Prabowo 

Dalam keputusan Menteri BUMN Erick Thohir, Abdullah ditunjuk menjadi komisaris utama PLN dan Andi Arief jadi komisaris independen PLN.

Berikut daftar pendukung Prabowo-Gibran yang sudah duduki posisi Komisaris BUMN:

1. Burhanuddin Abdullah

Eks Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) PLN menggantikan posisi Agus Martowardojo, yang juga merupakan Gubernur BI (2013-2018)

Agus Martowardjojo sendiri diangkat sebagai Komut PT PLN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar pada Rabu, 20 September 2023 silam.

Bisa dikatakan, belum genap satu tahun, Agus Martowardjojo menduduki posisi sebagai Komut PLN.

Burhanuddin Abdullah selain pernah menjabat sebagai Gubernur BI, pria berdarah Garut, Jawa Barat ini, pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008.

Burhanuddin pernah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Michigan State University, dan Universitas Padjadjaran.

2. Andi Arief

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama (Komut) PLN.

Lalu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk sebagai Komisaris Independen PLN.

Penunjukan Andi Arief dan Burhanuddin Abdullah tersebut diungkapkan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menunjuk Andi Arief sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Pada 2008, atau setahun menjelang pilpres, Andi Arief menyatakan mundur.

Kala SBY menjabat kedua kalinya sebagai Presiden untuk periode 2009-2014, Andi Arief didapuk sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

3. Felicitas Tallulembang

Situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) memperkenalkan Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen BSI, dikutip dari Kompas.com (12/6/2024).

Namun, dia efektif bertugas sebagai komisaris menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan.

Felicitas diketahui merupakan kader Partai Gerindra. Dia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

4. Fauzi Baadilla

Fauzi Baadilla dikenal sebagai aktor dan pemeran di sejumlah film Indonesia. Namun, dia juga kader Partai Gerindra yang bergabung dalam TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Dia ditetapkan sebagai Komisaris Independen Pos Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (18/7/2024).

Dikutip dari laman resmi PT Pos Indonesia, pria yang lahir pada 25 September 1979 di Kairo Mesir itu saat ini juga masih aktif sebagai aktor film, aktivis kemanusiaan, produser film, dan consultant director.

5. Muhammad Budi Djatmiko

Muhammad Budi Djatmiko juga menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kamis (18/7/2024).

Diberitakan Kompas.com, Jumat (19/7/2024), dia merupakan relawan Prabowo Subianto. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Sepanjang kariernya, Budi Djatmiko pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kualitas Nasional Indonesia (1990–2005) dan Komisaris Utama PT Edu Sarana Informatika (2013–sekarang).

6. Grace Natalie

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wakil Ketua TKN Grace Natalie telah dilantik menjadi Dewan Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Grace ditetapkan sebagai komisaris MIND ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (10/6/2024).

MIND ID adalah perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang membawahi PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.

Grace sendiri dulu dikenal sebagai jurnalis yang kerap menjadi pembawa acara berita seperti di SCTV, ANTV, sampai TvOne.

Pada 2012, Grace Natalie resmi meninggalkan TVOne untuk menjadi CEO Saiful Mujani Research and Consulting. Namun pada tahun 2014, ia memilih masuk ke dunia politik.

Dia menjadi salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua Umum pertama (2014-2021).

Sekarang ia menjabat selaku wakil ketua dewan pembina partai tersebut.

7. Fuad Bawazier

Fuad Bawazier menjadi politisi Partai Gerindra lain yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama MIND ID pada saat yang sama dengan Grace Natalie.

Fuad diangkat sebagai komisaris MIND ID berdasarkan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Senin (10/6/2024).

Pria kelahiran 22 Agustus 1949 ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Kabinet Pembangunan VII sebelum pemerintahan Soeharto lengser.

Ia bahkan sempat menjadi direktur pembinaan BUMN, Direktorat Jenderal Moneter, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Pasar Modal Departemen Keuangan, Deputi Ekonomi dan Keuangan pada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), dan staf ahli Dewan Moneter hingga Direktur Jenderal Pajak.

Fuad Bawazier juga sempat berada di Partai Amanat Nasional (PAN). Fuad bahkan berhasil menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dan pada pemilu berikutnya dia kembali menjadi anggota DPR periode 2004-2009.

8. Siti Nurizka Puteri Jaya

Siti Nurizka Puteri Jaya menempati posisi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak 10 Juni 2024, dikutip dari laman resmi perusahaan.

Siti Nurizka dikenal sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra bernomor anggota 71. Dia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 1.

Sebagai politikus, dia sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan pada 2015-2020. Dia juga menjadi calon legislatif DPR pada pemilihan 2014-2019.

9. Simon Aloysius Mantiri

Simon menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024.

Diberitakan Kompas.com (11/6/2024), Simon adalah anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Dia juga bertugas sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

10. Condro Kirono

Komjen Pol. (Purn.) Condro Kirono adalah pensiunan perwira tinggi yang terakhir bertugas sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Dia juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Dikutip dari laman Pertamina, Condro bertugas sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) mulai 10 Juni 2024. Hal itu sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024.

Sebelumnya, Condro pernah menjabat posisi sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 2019.

11. Prabu Revolusi

Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi mulai menjabat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional per Februari 2024.

Dilansir dari Kompas.com (25/2/2024), Prabu sering terlihat mendampingi Gibran kampanye pada Desember 2023. Dia juga dikenal sebagai anggota TKN Prabowo-Gibran.

Prabu pernah bertugas menjadi Deputi Komunikasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun, dia dipecat karena dianggap kurang berkontribusi.

12. Siti Zahra Aghnia

Siti Zahra Aghnia merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga per 1 Januari 2024.

Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Pertamina Patra Niaga tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.

Gaji Komisaris BUMN

Berdasarkan pengungkapan prosedur, indikator dan dasar penerapan remunerasi dijelaskan bahwa prosedur dan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan tidak berada pada kewenangan Perusahaan.

Adapun dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 jo No.PER-01/ MBU/06/2017 jo No.PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-148/ MBU/05/2018.

Stuktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja.

Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Kemudian untuk gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama.

Sementara untuk honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama.

Lalu, honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5 persen dari Direktur Utama.

Dan untuk honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90 persen dari honorarium Komisaris Utama.

Beberapa tahun lalu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah jabat Komisaris Utama Pertamina sempat buka-bukaan soal gaji yang diterimanya.

Dia mengaku sebagai komisaris utama di Pertamina, gajinya menyentuh angka Rp170 juta per bulan. "Rp170 juta lah kira-kira," ujar Ahok, kala itu sekira tahun 2020.

Ahok mengatakan, selain mendapat gaji juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja.