TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mewanti-wanti bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.

Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengatakan, dari tahun ke tahun stok pangan selalu jadi masalah karena keterbatasan suplai yang selalu muncul dan tak kunjung bisa diselesaikan Bapanas dan Perum Bulog.

“Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply,” tegas dia, Senin,(29/7/2024).

Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas.

Ferry juga mengingatkan kepada Bapanas-Bulog agar tidak menciptakan kepanikan pasar.

“Lembaga-lembaga tersebut (Bapanas-Bulog) harus bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu,” papar Ferry.

Ferry menambahkan, jika tidak dapat mencegah kenaikan harga pangan hingga kepanikan pasar maka akan menyebabkan naiknya inflasi. Apabila inflasi naik, lanjut Ferry, maka akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.

“Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan terhadap stok pangan, khususnya di Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Stok Beras di Gudang Bulog Mencukupi

Pesan Jokowi juga menjadi peringatan bagi Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di tengah demurrage sebesar Rp294, 5 miliar.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim, pihaknya terus melakukan berbagai upaya mengamankan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Baca juga: Bulog Punya 1,8 Juta Ton Stok Beras, 70 Persen dari Impor

Hal ini sesuai mandat dalam beleid Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, Bapanas mengaku, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menunjang tercapainya CPP adalah Perum Bulog.