Baca tanpa iklan
Jokowi dalam rapat khusus itu memang menitikberatkan perancangan APBN pada program-program Prabowo. Dia juga mewanti-wanti ancaman global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan anggaran Indonesia.
"Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," ungkap Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).
Prabowo sendiri ikut hadir dalam rapat itu. Menteri Pertahanan itu bahkan duduk sejajar di samping kanan Presiden Jokowi.
Mengenakan kemeja putih, Prabowo duduk diapit Presiden dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Dari pantauan Tribunnews, Prabowo tampak serius mengikuti jalannya rapat. Sesekali ia tampak menulis arahan dari Presiden Jokowi.
Sejumlah pejabat juga tampak hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya yakni Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mentan Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Selain meminta dalam penyusunan RAPBN 2025 mengakomodir program Prabowo-Gibran, Jokowi juga meminta RAPBN 2025 harus dibuat dengan kewaspadaan terhadap situasi dunia.
Salah satu yang ia soroti adalah potensi perlambatan ekonomi global.
Dia berkata ancaman terhadap APBN 2025 bisa berasal dari kebijakan suku bunga negara lain hingga kondisi geopolitik yang memanas.
Untuk mengantisipasi itu, Jokowi menilai Indonesia perlu punya lebih banyak pemasukan. "Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Saya ingin menggarisbawahi kemudahan berinvestasi," ujarnya.
Jokowi kemudian menutup pembukaan ratas dengan meminta RAPBN 2025 fokus untuk program tertentu. Menurutnya, pemerintah tak bisa menjalankan banyak program dengan anggaran yang terbatas.
Maka itu Jokowi meminta jajarannya memaksimalkan langkah langkah dalam meningkatkan target penerimaan negara. Jokowi menekankan pentingnya kemudahan berinvestasi di Indonesia serta peningkatan barang barang ekspor.(tribun network/fik/dod)