Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan, target investasi senilai Rp 1.905 triliun di 2025 sulit dicapai jika hanya didukung pagu anggaran Rp 681,88 miliar.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di kompleks Parlemen DPR, Selasa (3/9/2024).

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi. Berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025 target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," kata Rosan.

Menurutnya, jumlah pagu anggaran Kementerian Investasi senilai Rp 681,88 miliar itu merosot 44,53 persen dibandingkan tahun 2024 senilai Rp 1,23 triliun. Hal ini bakal berdampak pada penurunan penciptaan lapangan kerja.

"Jadi mengalami peningkatan (target investasi) dari Rp 1,650 triliun menjadi Rp 1,905 triliun dan tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan yang lain-lain," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 889 miliar.

Berdasarkan paparan, anggaran senilai Rp 889 miliar itu terdiri dari anggaran untuk operasional dan non operasional dalam lingkup sekretariat utama senilai Rp 190 miliar.

Kemudian anggaran pengembangan iklim penanaman modal sebesar Rp 56 miliar dan anggaran untuk deputi promosi penanaman modal sebesar Rp 213 miliar.

Lalu, anggaran deputi kerja sama penanaman modal sebesar Rp 15 miliar, deputi pelayanan penanaman modal Rp 35 miliar, deputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal Rp 118 miliar, deputi perencanaan penanaman modal Rp 79 miliar, deputi hilirisasi investasi strategis Rp 48 miliar dan deputi teknologi informasi penanaman modal Rp 130 miliar.

Baca juga: DPR Setujui Pagu Anggaran Pemilu 2024, KPU Rp28 Triliun, Bawaslu Rp11 Triliun  

Rosan mengatakan, pagu anggaran tahun 2025 dengan nilai Rp 681,88 miliar itu hanya bisa mencakup kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor Kementerian Investasi/BKPM. Sedangkan menurutnya, jumlah pagu tersebut dinilai sulit untuk bisa mencapai target investasi tahun 2025.

"Untuk mencapai target realisasi investasi ini pembiayaan pada unit eselon pertama yang terdiri dari kedeputian perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi kerjasama, pelayanan pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OSS dan sekretariat tidak akan berjalan dengan efektif," ungkapnya.

Baca juga: Kemenhub Ajukan Pagu Anggaran Tambahan Sebesar Rp15,75 Triliun pada 2025

Rosan menjelaskan nilai pagu anggaran yang kurang akan menimbulkan konsekuensi lantaran terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan perencanaan, hilirisasi dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini akan berpengaruh kepada sembilan IPC kita yang berada di luar negeri keberadaannya karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan bisa terjadi kita untuk mereview ulang keberadaan dari IPC yang berada 9 negara ini," tutur Rosan.