TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan memimpin groundbreaking tahap ke-8 dari sejumlah investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Groundbreakingini tersebut akan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

Pada Selasa (24/9/2024) sore, Jokowi akan mendarat perdana menggunakan Pesawat Kepresidenan  di Bandara IKN dari Pontianak.

Berdasarkan informasi Presiden Jokowi dijadwalkan mendarat di Bandara IKN pada Selasa sore pukul 15.00 WIB. 

Baca juga: IKN Dapat Kucuran Dana Hibah Rp 115,2 M dari AS

Pantauan Tribunnews di lokasi, sejumlah perangkat Kepresidenan telah bersiap di bandara termasuk dari pihak pasukan pengamanan Presiden.

"Beliau akan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ85 dari Pontianak menuju ke Bandara IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana .

Pengusaha Tertarik Investasi di IKN

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyampaikan, komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan Letter of Intent(LOI) ke Otorita IKN. 

Menurutnya, investor asing menunjukkan ketertarikan yang sama kuatnya dengan investor dalam negeri terhadap potensi Nusantara. 

Namun demikian, Otorita IKN tetap mengedepankan kehadiran merek lokal yang menjadi kebanggaan nasional. Hal ini sejalan dengan visi Nusantara sebagai karya anak bangsa yang mampu berkontribusi besar tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional.

“Dari 8 Groundbreaking (GB) selama setahun, sejak GB-1 di September 2023 hingga GB-8 di September 2024 menunjukkan, bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud. Bahkan sudah ada yang beroperasi dan diresmikan," kata Agung. 

Menurutnya, komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan investasi sebagai pilar dominan pembangunan IKN, telah terwujud pondasinya setahun ini oleh Otorita IKN dengan investor pelopor dari dalam negeri maupun luar negeri. 

"Keberlanjutan IKN ke depan oleh Presiden terpilih akan semakin menguatkan keyakinan investor di masa depan,” ucap Agung.

Ia menyebut, investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mix use yaitu Delonix Bravo Investment dari Tiongkok yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Direncanakan akan meresmikan juga groundbreaking dua perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Nusantara yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun Hotel Bintang 3, PT Plataran Boga Rasa yang akan membangun Venue. 

Sementara itu, dua perusahaan yang bermitra dengan internasional, Australia Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.

Staf Khusus Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menyampaikan, suasana antusias dan atmosfer yang positif menyelimuti persiapan groundbreaking ke-8i, di mana masyarakat umum yang mengunjungi Nusantara turut memberikan persepsi positif tentang pembangunan yang sedang berjalan. 

"Ini merupakan bukti nyata bahwa Nusantara diterima dengan baik dan menjadi sumber kebanggaan bersama," ujarnya. 
 
Groundbreakingke-8 ini melanjutkan rangkaian pembangunan yang sebelumnya telah mencapai tahap ketujuh. Minggu lalu, telah diresmikan Swissotel Nusantara serta GroundbreakingNusantara Mall and Duty Free, yang menambah daftar proyek infrastruktur dan fasilitas penting di Nusantara.

Lebih lanjut Ia mengatakan, Nusantara tidak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional sebagai kota yang dirancang dan dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa, tetapi juga semakin menarik perhatian warga internasional. 

Groundbreaking ke-8 ini menjadi bukti bahwa Nusantara terus berkembang sebagai kota masa depan, cerdas, hijau, dan berkelanjutan, sekaligus menandai langkah penting menuju transformasi Indonesia di kancah global.

7 Investor Saat Groundbreaking ke-7

Pada Senin (12/8/2024), Otorita IKN melaksanakan groundbreaking ketujuh yang melibatkan empat investor. 

Ada PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara dan PT Adiwarna Harapan Nusantara yang membangun kawasan mix use dengan investasi sebesar Rp 2,6 triliun. 

Lalu, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk yang membangun kantor mereka di Nusantara dengan investasi sebesar Rp 75 miliar. 

Berikutnya, PT Hotel Papua Internasional yang akan membangun Swiss-belhotel Nusantara dengan investasi sebesar Rp 300 miliar. 

Terakhir, Royal Golden Eagle (RGE) Group yang akan membangun Nusantara International Convention Center and Hotel dengan investasi sebesar Rp 2 triliun. 

Berpotensi Terbengkalai

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika Keppres IKN tidak terbit hingga akhir masa jabatan Jokowi, dampaknya pada investor akan signifikan. 

Menurutnya, ketidakpastian ini akan menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berkomitmen atau berniat menanamkan modal mereka di IKN. 

"Para investor umumnya membutuhkan kepastian hukum dan kepastian eksekusi proyek, terutama pada proyek berskala besar seperti IKN," kata Achmad kepada Tribun, Senin (23/9/2024).

Ketika Keppres IKN tertunda, kata Achmad, banyak investor potensial mungkin akan menunda atau bahkan menarik komitmen mereka, mengingat ketidakpastian dalam kepemimpinan berikutnya. 

Kemudian, pergantian pemerintahan yang membawa arah kebijakan yang berbeda juga bisa memicu kekhawatiran bahwa proyek ini akan terbengkalai, atau bahkan dihentikan sama sekali. 

"Investor internasional, khususnya, sangat sensitif terhadap stabilitas politik dan regulasi, dan tanpa kepastian ini, ada kemungkinan mereka memilih untuk mengalihkan modal ke proyek-proyek lain yang lebih aman dan memiliki jaminan keberlanjutan," tuturnya.

Di sisi lain, Ia menyampaikan, proyek-proyek infrastruktur yang tengah berlangsung juga berpotensi tersendat. Jika investor besar mulai ragu, dana untuk menyelesaikan proyek-proyek pendukung seperti jalan tol, kantor pemerintahan, dan fasilitas lainnya mungkin tidak akan tersedia tepat waktu. 

"Ini akan semakin memperburuk kondisi proyek IKN, memperpanjang timeline dan meningkatkan biaya, yang pada akhirnya bisa menjadi beban anggaran lebih besar bagi negara," katanya.

"Singkatnya, jika Keppres IKN tidak diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi, risiko kegagalan menarik dan mempertahankan investasi akan semakin tinggi," sambung Achmad.

Lebih lanjut Achmad mengatakan, hal ini juga bisa berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yang ingin menarik investor melalui proyek-proyek ambisius seperti IKN. 

Oleh sebab itu, Achmad menilai ketidakpastian ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu rencana strategis dan merusak kepercayaan publik maupun swasta terhadap stabilitas kebijakan nasional.

"Pemerintah yang akan datang perlu lebih transparan dalam mengevaluasi rencana perpindahan ini. Tanpa penyelidikan dan perencanaan yang jelas, proyek ambisius ini berisiko menjadi beban tambahan bagi anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi rakyat," paparnya.