Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak buah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka suara terkait dengan rencana pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, pemisahan itu tidak diperlukan.

"Mengenai kementerian saya melihatnya mungkin agak berbeda. Nantinya bentuk dari usahanya itu apa? Apakah mereka akan membentuk koperasi? Atau mereka akan membentuk usaha PT, CV, dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa itu tidak perlu kok, kalau misalnya dipecah dan sebagainya," kata Siti dalam konferensi pers di kantor KemenKopUKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Baca juga: KemenKopUKM: Aplikasi Temu Tidak Masuk Indonesia, Sangat Membahayakan UMKM

"Kalau itu pendapat saya pribadi ya. Saya belum tahu nanti arahan presiden berikutnya bagaimana," lanjutnya.

Mengingat fokus kerjanya adalah mengurusi kewirausahaan, dalam menanganinya dinilai bisa dilakukan dalam satu kementerian.

Siti memandang kewirausahaan bisa berada baik di sektor koperasi maupun UMKM, sehingga tidak perlu kementerian yang dipisah.

"Saya melihat adalah wirausaha ada di mana-mana. Jadi artinya bisa disatukan juga," ujarnya.

Baca juga: KemenKopUKM Promosi Rumah Produksi Bersama, Strategi untuk Dekatkan Inovasi dan Teknologi ke UMKM

Ia mencontohkan Korea Selatan yang memiliki kementerian yang mengurusi startup dan usaha kecil menengah (Small Medium Enterprise/SME).

"Kalau kita ambil contoh beberapa negara, contohnya paling dekat nih Korea Selatan. Satu menteri itu adalah startup dan SME. Jadi isinya adalah wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Artinya bisa saja," tutur Siti.

Sebagai informasi, beredar kabar Prabowo akan memisah KemenKopUKM menjadi dua kementerian.

Kabar itu menyebar bersamaan dengan beredarnya 46 nomenklatur kementerian/lembaga pemerintahan mendatang. Pada daftar itu terdapat Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. 

Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya pernah menyebut anggota DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman, sebagai calon Menteri UMKM.

Baca juga: KemenKopUKM Dorong Penggunaan Platform Digital Lokal di Tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah

Hal itu disampaikannya saat pimpinan DPR RI menerima audiensi membahas motor listrik.

Audiensi digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Awalnya, Maman memberi saran agar ada pergantian diksi subsidi motor listrik menjadi insentif motor listrik.

Selain itu, Maman menyarankan agar penyedian suku cadang atau sparepart motor listrik melibatkan UMKM.

"Jadi itu saja pimpinan sekadar buat brainstorming dan jadi bahan kajian dan diskusi teman-teman. Dan catatan terkahir kalau itu sudah berjalan mohon sparepart itu melibatkan UMKM," kata Maman.

Lantas, pernyataan Maman itu langsung direspons Dasco. Ketua Harian DPP Gerindra itu menyebut Maman sebagai calon Menteri UMKM.

"Calon menteri UMKM," ujar Dasco, disambut tawa dari peserta rapat.

Saat dikonfirmasi usai rapat, Dasco menyebut perihal nama-nama calon menteri nantinya akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Senada dengan Dasco, Maman menyebut hal itu hak prerogatif presiden terpilih.

Namun dirinya siap jika diberikan tugas apapun.

"Begini sekali lagi, saya tidak berani masuk kepada domain siap atau tidak siap itu semua hak prerogatif Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Pilih yang insyaallah tanggal 20 nanti dilantik," ujar Maman.

"Jadi bagi kami sebagai kader partai Golkar, saya siap ditugaskan di medan apapun mau itu di medan rumput di medan lumpur di medan manapun," pungkas Maman.