TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan calon wakil menteri di kabinetnya nanti.

Dari puluhan orang tersebut, mayoritas pos menteri bidang ekonomi bakal diisi orang lama atau menteri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang mengatakan, saat ini dunia usaha merespon positif masuknya sejumlah menteri lama yang akan bergabung dikabinet Prabowo-Gibran. 

Menurut Sarman, menteri lama sudah teruji dan memiliki kinerja yang baik dibidangnya seperti Sri Mulyani, Erick Tohir, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Sakti Wahyu Trenggono, Agus Gumiwang, dan lainnnya.

Baca juga: Prabowo Beri Pembekalan Calon Menteri di Hambalang Hari Ini, Gibran Direncanakan Hadir

Sarman berharap para menteri dapat bergerak cepat merespon dinamika ekonomi global dan nasional. Seperti antisipasi perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara dan pergerakan modal antar negara.

"Tim ekonomi kabinet baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan memperkuat potensi ekonomi nasional," ujar Sarman dikutip Rabu (16/10/2024).

Selain itu, menteri ekonomi juga mesti mencari solusi permasalahan dalam negeri seperti pengendalian deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Lalu, turunnya daya beli masyarakat, angka pengangguran yang saat ini menembus 7,2 juta, penduduk miskin yang sampai bulan Maret 2024 diangka 9,03 persen setara 25,33 juta orang dan pertumbuhan ekonomi 2024 yang ditargetkan di angka 5%. 

Target pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2024 diharapkan berada di angka 5% mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 sebesar 5,05?n kuartal I-2024 sebesar 5,11%. 

Ia pun berharap, kebijakan Pemerintah Jokowi yang mewajibkan belanja Pemerintah dan BUMN mengutamakan produk dalam negeri untuk dilanjutkan dan dipastikan.

"Sehingga belanja negara tersebut akan berputar dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas berbagai industri dan UMKM diseluruh Indonesia," kata Sarman.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy menilai banyak yang harus dikerjakan langsung oleh menteri bidang ekonomi begitu saat mereka dilantik. 

Misalnya, dalam mendorong peningkatan rasio pajak untuk mengimbangi peningkatan belanja negara dalam satu dekade ini. 

"Ini masih sulit dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam satu dekade kemarin," jelas Yusuf.

Selanjutnya, peningkatan investasi di luar proyek hilirisasi yang saat ini gencar didorong. 

Menurutnya, kedepan investasi yang perlu didorong adalah di sektor manufaktur yang sifatnya padat karya. 

Bukan tanpa alasan, sebab sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja namun kinerja investasi disektor ini kurang membanggakan. 

"Selain itu, bagaimana mendorong efisiensi yang baik dan keterlibatan BUMN yang lebih besar masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut saya bisa dilakukan pada periode berikutnya," urainya. 

Terkait banyak menteri lama di bidang ekonomi, Yusuf menilai keberlanjutan akan memudahkan proses awal kerja kepemimpinan Prabowo-Gibran kedepan. 

Yusuf juga berharap melalui pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, masalah di bidang ekonomi bisa langsung digarap utamanya dalam mengejar target-target ambisius Prabowo. 

"Secara umum sosok-sosok yang disebutkan bisa memerlukan proses adaptasi dalam waktu lama, dan pengamalan birokasi penting terutama dalam melihat permasalahan lebih mendalam," urai Yusuf. 

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro berharap pelantikan presiden dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dia berharap susunan kabinet pemerintahan mendatang sesuai dengan janji janji prabowo. Yakni akan menempatkan orang-orang profesional (zaken kabinet).

"Kita harapkan di periode Prabowo bekerja keras dengan hikmat untuk mengentaskan republik kita dari segala krisis multidimensi, meningkatkan ekonomi kita, memperbaiki segala aturan yang ada, yang tumpang tindih dan yang merugikan rakyat," ujar Toto.

Begitu juga aturan-aturan lain yang menghambat perdagangan dan industri yang seharusnya mulai dibenahi semua. Karena tantangan Prabowo saat memimpin tahun 2025-2029 bukan tantangan yang ringan.

Akan tetapi berat karena dipicu situasi dunia yang begitu rawan saat ini dan krisis global yang melanda. Hal itu diprediksi akan berdampak ke Indonesia.

"Menahan semua tindakan korupsi khususnya APBN sehingga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan," pungkas Toto. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

"Seharusnya Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang," ujar Dedi

Investasi Belum Berkualitas

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kualitas investasi dalam sepuluh tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin menurun. 

Hal itu tercermin dari menurunnya serapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat pada tahun 2014 setiap Rp 1 triliun investasi baik PMA dan PMDN mampu menyerap 3.313 orang tenaga kerja. 

Sementara tahun 2023 setiap Rp 1 triliun realisasi investasi hanya mampu serap 1.283 orang tenaga kerja.

"Itu tandanya makin turun kualitas investasinya," ungkap Bhima dikutip dari Kontan.

Bhima mengatakan investasi dalam sepuluh tahun terakhir semakin berorientasi pada padat modal dengan besarnya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. 

Secara nominal cukup besar investasi yang masuk, tetapi lapangan kerja justru semakin besar di sektor informal.

Pada Feb 2014 menurut data BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9?ri total penduduk bekerja. Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17%. 

"Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir," ujarnya. 

Menurut Bhima hal itu artinya ada permasalahan soal kualitas investasi yang masuk. Selain itu investasi yang masuk juga disertai dengan meningkatnya impor mesin dan barang modal. 

"Jadi janji transfer teknologi juga tidak terbukti," ucapnya. 

Adapun, Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi telah mencapai Rp 9.117,4 triliun. 

Selama sepuluh tahun terakhir realisasi investasi memberikan  dampak pada penyerapan tenaga kerja. Hingga 2024 ini penyerapan tenaga kerja telah mencapai13,83 juta orang.  

10 Menteri Ekonomi Jokowi

Dari 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024), mayoritas menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlanjut.

Menteri ekonomi yang dipanggil tersebut bisa dipastikan akan lanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 10 orang, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, lalu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, diprediksi tidak lanjut di pemerintahan ke depan.

Sebab, lima menteri Jokowi tersebut tidak tampak di Kertanegara saat Prabowo memanggil sejumlah calon menterinya. 

Sikap Jokowi Menterinya Lanjut di Pemerintahan Prabowo

Sementara itu, Presiden Jokowi buka suara soal banyaknya menteri di kabinetnya yang dipanggil Prabowo Subianto untuk menjadi menteri.

Jokowi mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menghargai siapapun yang dipilih Prabowo.

Mengenai 16 menteri di kabinetnya yang dipanggil, Jokowi menilai pemilihan tersebut melalui seleksi dan pertimbangan matang. 

Pemilihan itu juga diyakini karena Prabowo telah bergaul dan berinteraksi selama lima tahun kebelakang.

"Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang ya itu, yang namanya keberlanjutan ya itu," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Amanah di Aceh, Selasa (15/10).