TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku dapat arahan langsung dari Prabowo saat kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Lereng Bukit Tidar Akmil Magelang.

Raja Juli menyampaikan, saat sesi terakhir reatreat di Magelang, sore, Presiden Prabowo memberikan beberapa pengarahan, yang mana satu dari empat poin pengarahannya soal IKN.

Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, karena sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR RI Minta Prabowo Subianto Segera Teken Perpres IKN

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik"," tulis Raja Juli dalam platform X, yang dikutip Tribun, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan Otorita IKN pun diminta harus merampungkan 2 cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," paparnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pemerintah akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada infrastruktur untuk kantor legislatif.

Fasilitas Bisnis Dikesampingkan

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyampaikan, arahan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur legislatif datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain untuk legislatif, infrastruktur bagi lembaga yudikatif juga akan diutamakan terlebih dahulu.

"Kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat legislatif karena untuk eksekutif sudah terbangun," kata AHY di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Selain eksekutif, gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," lanjutnya.

Sementara itu, pengembangan fasilitas bisnis akan dikesampingkan untuk sementara waktu.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden Prabowo) ke depan, utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan, maupun fungsi bisnis lainnya," ujar AHY.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa evaluasi terhadap pembangunan IKN perlu dilakukan setiap lima tahun.

AHY menilai perlunya dilihat peta prioritas pembangunan IKN setiap lima tahun. 

"Ini berlaku untuk infrastruktur, termasuk pembangunan sumber daya manusia," ucap AHY.

'Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tetapi tentu kita akan sesuaikan. Budgeting-nya harus diketahui, berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN," pungkasnya.

Basuki Hadimuljono Pimpin OIKN

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku akan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

Kabar tersebut dibocorkan Basuki saat acara sertijab Kementerian PUPR digelar di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) malam.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," kata Basuki.

Ia pun menargetkan bakal merampungkan pembangunan gedung lembaga-lembaga pemerintah dalam dua tahun ke depan.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," ujar Basuki, dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Basuki masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) baru dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di era Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

"Belum tahu. Keppresnya kan belum ada. Ya secepatnya, sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," ujar Basuki.

Diminta Segera Teken Keppres

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan harapannya agar Presiden RI Prabowo Subianto segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pernyataan itu disampaikan Rifqi seraya dirinya menyambut baik soal keinginan pemerintah saat ini melanjutkan pembangunan IKN.

"Dalam konteks legislasi kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," kata Rifqi dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, legislator dari Partai NasDem itu menyatakan, Komisi II kekinian sudah mendengar kalau Presiden Prabowo telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI terkait penunjukan Kepala Otorita IKN definitif.

Dimana kata Rifqi, jabatan Kepala Otorita IKN itu dimandatkan kepada mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat Presiden kepada pimpinan DPR menunjuk Saudara Basuki Hadimulyono mantan Menteri PUPR untuk menjadi kepala otorita IKN," kata dia.

Rifqi lantas menyambut baik soal adanya penunjukan nama Basuki tersebut.

Pasalnya, Basuki menurut dia merupakan sosok yang memahami betul persoalan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Atas hal itu, dia berharap agar pemerintah bisa segera mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN dengan penunjukan nama Basuki tersebut.

"Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN," tandas dia.