"Utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat, sangat, mengkhawatirkan," katanya saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Kementerian PU diminta untuk menggenjot pembangunan Giant Sea Wall yang rencananya membentang dari Jakarta hingga Gresik.

Dody dan kawan-kawan diminta setidaknya bisa mempercepat pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20-30 km dulu.

"Makanya kami dari PU (dalam) beberapa kesempatan diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa menbangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," ujar Dody.

Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Dody, akan melibatkan pengusaha swasta karena keterbatasan anggaran.

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang di Jakarta bisa menjadi contoh misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ucapnya.

Adapun fokus pembangunan Kementerian PU pada pemerintahan ini akan tertuju pada dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Pembangunan di pemerintahan saat ini juga disebut akan lebih berbasis pada masyarakat. Dody menyinggung bagaimana akhir-akhir ini sedang banyak terjadi PHK.

"Di samping juga bapak presiden kan juga membentuk badan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Pak Budiman Sudjatmiko," tutur Dody.

"Makanya kemungkinan besar salah satu tugas pokok kami adalah akan memperbanyak poin-poin itu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kita berdayakan masyarakat kita," pungkas. 

Pada awal Januari 2024, pemerintahan yang saat itu masih dipimpin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).