TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dirinya telah mendapatkan perintah oleh Prabowo untuk bisa menuntaskan proses pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Beliau (Prabowo) menginginkan agar pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif," kata AHY di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrasruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan dari negeri ini sudah bisa dijalankan di sana," sambungnya.

Baca juga: Pembangunan Rumah Dinas untuk Menteri di IKN Rampung Akhir 2024, Hanya Ada 36 Unit

Terkait pembangunan IKN tidak jadi prioritas Prabowo, AHY tak memungkiri bahwa nantinya akan ada sejumlah penyesuaian. 

"IKN sekali lagi disampaikan oleh bapak Presiden, kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas," paparnya.

Pembangunan IKN Tak Secepat Era Jokowi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan, tetapi kecepatan pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.

Sehingga pembangunan IKN tidak secepat saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Proyek ini akan terus dilanjutkan, tetapi fokus utama Pemerintahan Prabowo akan tetap tertuju pada ketahanan pangan atau swasembada pangan.

"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatan tidak seperti dulu," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai dampak situasi geopolitik dunia seperti perang.

Perang di beberapa tempat dunia dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial Indonesia karena mampu berdampak pada kebutuhan pangan dalam negeri tidak dapat terpenuhi.

"Yang dikhawatirkan bapak presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," ujar Dody.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga berada di lokasi, mengamini pernyataan Dody.

Ia mengatakan Prabowo telah menegaskan berkomitmen untuk melanjutkan IKN, tetapi swasembada pangan akan menjadi prioritas.

Diana menekankan bahwa proyek IKN melibatkan lebih dari sekadar anggaran dari Kementerian PU, tetapi juga kolaborasi dengan Otorita IKN.

"Ini (pembangunan IKN) komitmen dari bapak presiden. Masalah waktunya, nanti kita kan bersama-sama dengan Otorita IKN kan, bukan semuanya Kementerian PU," kata Diana.

"Otorita IKN kan masalah investor dan sebagainya. Tidak semuanya (pembangunan IKN) dengan APBN," lanjutnya.

Diana menyebut bahwa perlambatan dalam pelaksanaan IKN tidak seharusnya membuat investor khawatir.

"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.

4 Tahun Rampung

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku dapat arahan langsung dari Prabowo saat kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Lereng Bukit Tidar Akmil Magelang.

Raja Juli menyampaikan, saat sesi terakhir reatreat di Magelang, sore, Presiden Prabowo memberikan beberapa pengarahan, yang mana satu dari empat poin pengarahannya soal IKN.

Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, karena sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik"," tulis Raja Juli dalam platform X, yang dikutip Tribun, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan Otorita IKN pun diminta harus merampungkan 2 cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," paparnya.

Basuki Hadimuljono Jabat Kepala OIKN

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

"Perlu saya sampaikan di awal Surat Presiden terkait dengan penunjukkan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Rifqi menjelaskan, saat ini Komisi II DPR sedang menunggu arahan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti surpres tersebut.

"Namun, sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan," ujar politikus Partai NasDem ini.