Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan tidak akan maju kembali sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia.

Arsjad berujar, bersama rekan-rekan akan menjaga marwah Kadin. Di sisi lain, kata Arsjad, dia tidak akan maju pada Munas, jika nantinya terselenggara.

"Saya akan terus bersama teman-teman menjaga marwah Kadin. Namun, jika munas terselenggara, saya tidak akan maju," kata Arsjad di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Disampaikan Arsjad saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024. Menurut Arsjad, Rapimnas hari ini, bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun belakangan dan merancang program kerja 2025.

"Kita juga akan mendiskusikan langkah ke depan dan membuat keputusan-keputusan terkait dengan solusi penyelesaian dinamika organisasi dan munas," terang Arsjad.

Dia juga menegaskan, tidak ingin mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Setelahnya, diharapkan Arsjad tidak ada lagi dualisme kepengurusan. Kadin, menurutnya, harus bersatu dan solid

"Kadin harus solid, tegak lurus kepada undang-undang, dan Keputusan Presiden atau Keppres sebagai mitra pemerintah," tambah Arsjad.

Baca juga: Arsjad Rasjid Diajak Prabowo Ikut Kunjungan Kerja ke China, Dianggap Masih Ketua Umum Kadin?

Arsjad bercerita, ketika menghadiri ASEAN Business Investment Summit 2024 di Laos dan Future Investment Initiative Conference 2024 di Riyadh. Beberapa kali lawatan ke berbagai negara, muncul pertanyaan dari kalangan pengusaha luar negeri tentang apa yang terjadi dengan Kadin Indonesia.

Dia bercerita juga ketika menghadiri agenda Forum Bisnis Indonesia-China awal November. Ketika itu, menurut Arsjad, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan Kadin Indonesia harus ada satu.

Baca juga: Tujuh Strategi Arsjad Rasjid untuk Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen

"Bapak Presiden memberikan instruksi yang jelas bahwa Kadin harus satu, dan Kadin harus solid," imbuh Arsjad.

Arsjad menyampaikan, keputusan untuk memilih posisi Ketua Umum Kadin Indonesia saat Munas nanti, merupakan kewenangan para anggota Kadin provinsi dan anggota Luar Biasa.