TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang-barang mewah, diapresiasi Mantan Direktur Jenderal Bea Cukai, Permana Agung Dradjattun.

Permana menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata menuju sistem perpajakan yang lebih adil di Indonesia.

"Kebijakan ini adalah bukti nyata bahwa sistem perpajakan Indonesia kini semakin mengarah pada keadilan," ujar Permana dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Ia menambahkan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menyasar kalangan superkaya yang selama ini menikmati keuntungan ekonomi tanpa merasakan beban pajak secara proporsional.

"Ini adalah langkah konkret untuk menargetkan kalangan superkaya," katanya.

Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Permana juga menggarisbawahi bahwa penerapan PPN 12 persen khusus untuk barang mewah akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kajian ulang terhadap tax bracket untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan berpihak pada masyarakat kelas bawah.

"Hal ini sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat yang masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Permana menilai bahwa kebijakan perpajakan perlu diterapkan dengan format yang lebih sesuai.

Ia menyarankan penggunaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan penerapan konsep cukai excise untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Permana juga menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan kebijakan ini agar tidak terjadi kebocoran atau ketidakefektifan dalam pengelolaannya.

Evaluasi Tax Expenditure

Dalam kesempatan tersebut, Permana mengingatkan perlunya evaluasi terhadap Tax Expenditure, yaitu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara.