Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen dan tidak menarik dana yang sudah digelontorkan.

"Meski menghadapi beberapa masalah dalam komunikasi atau perbedaan budaya. Komitmen kami tetap dan Hungaria akan menepati janji," ujar Lilla saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Baca juga: Sukses Diujicoba, Teknologi MLFF Diterapkan Bertahap di Ruas Tol Bali Mandara Oktober 2024

Diketahui, Hungaria telah menggelontorkan dana senilai 300 juta dolar AS atau berkisar Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

Proyek ini digarap oleh PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), setelah memenangkan tender di tahun 2021.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengatakan, inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara.

"Serta memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara," ujar Keszeg.

MLFF merupakan sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

Keszeg menyampaikan, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan.

Selain itu, berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya.

Mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.