TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespon pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM ditengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang sedang panas.

Pemerintah kata Gibran menghargai usulan dari seniornya tersebut.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” kata Gibran dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis, (9/4/2026).

Namun menurut Gibran, pemerintah memilih tidak menaikan harga BBM agar dapat terjangkau masyarakat. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” katanya.

Pemerintah tidak ingin masyarakat kecil semakin terbebani kebutuhan hidup. Menurut Gibran kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya.

“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dll,” katanya.

Baca juga: Fadli Zon Bilang yang Ingin Harga BBM Naik Mazhabnya Kapitalis

Kemudian dalam jangka panjang, Gibran mengatakan pemerintah akan mempercepat transisi energi baru terbarukan. Sehingga Indonesia tidak bergantung pada energi fosil.

“Selain itu, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. Hari ini Bpk Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” pungkasnya.

Usulan JK Soal Kenaikan Harga BBM

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis energi akibat konflik yang tengah terjadi.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi pemerintah, makan utang negara makin menumpuk. Apalagi dengan melihat gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan.

"Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucapnya.