Menurutnya, Bank Indonesia perlu tetap aktif melakukan stabilisasi melalui intervensi di pasar valas dan obligasi, serta menjaga suku bunga tetap kompetitif (menaikkan suku bunga) agar rupiah masih menarik bagi investor. 

"Sedangkan pemerintah, disiplin fiskal dan komunikasi kebijakan yang jelas sangat penting agar investor tidak khawatir kondisi APBN maupun arah kebijakan ekonomi ke depan," ujarnya. 

Dalam jangka menengah, kata Lukman, Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan memperkuat sumber devisa dari ekspor serta investasi asing langsung (FDI).

"Sehingga fundamental rupiah menjadi lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global," tuturnya.

Membahayakan Masyarakat

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyampaikan, Presiden Prabowo perlu mendapat pengetahuan terkait dasar ilmu ekonomi, terkhusus nilai tukar.

"Jangan dikira pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang sudah Rp17.600, tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik, sampai ke level desa," ujar Bhima.

Ia menjelaskan, masyarakat di desa juga banyak menggunakan barang yang komponennya didapat dari impor, seperti handphone, kendaraan bermotor, televisi, hingga mesin cuci.

Kemudian, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG masih dipenuhi dari impor untuk kebutuhan nasional.

Ia menyebut, barang-barang tersebut akan naik harganya ketika rupiah mengalami pelemahan.

"Lalu juga pupuk di sentra pertanian akan terpengaruh harganya kalau rupiah makin lama makin lemah. Itu semua tinggal menunggu waktu saja, sampai harganya akan menekanan masyarakat di pedesaan," ujar Bhima.

Selain harga barang yang naik, kata Bhima, pedesaan berpotensi dipenuhi masyarakat korban dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang terimbas dampak pelemahan rupiah.

"Bisa terjadi PHK massal dari pelemahan rupiah, dan desa akan dibanjiri oleh mereka jadi korban PHK di perkotaan. Kembali ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, ini akan menjadi beban desa," paparnya.

Bhima menyampaikan, saat ini banyak pemimpin negara lain mempersiapkan strategi-strategi menghadapi kondisi terburuk dengan adanya krisis energi global maupun gejolak kurs.

Namun, kata Bhima, Prabowo justru menantang ancaman yang ada tanpa ada persiapan.