Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil, mendukung langkah pemerintah untuk menghapus tunjangan hari raya (THR) bagi presiden hingga DPR.
Dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (19/4/2020) pagi, Gus Nabil menekankan agar efisiensi anggaran nantinya bisa digunakan untuk tujuan yang lebih tepat sasaran di tengah pandemi virus corona.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan bahwa THR untuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR, dan DPD ditiadakan.
Kemudian THR kepala daerah, anggota DPRD, serta ASN eselon 1 dan 2 juga ditiadakan.
Sementara itu, TNI/Polri dan ASN eselon 3 ke bawah masih bisa memperoleh THR.
Baca: Satgas Covid-19 BUMN Wilayah Jabar Salurkan Bantuan ke 11 Kota dan Kabupaten
Baca: Hadapi Wabah Corona, Ini Penjelasan Lengkap Nasib THR Buruh, Karyawan, PNS, BUMN Hingga TNI & Polri
"Ini kebijakan bagus untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19," ujar Gus Nabil dalam rilisnya.
Gus Nabil mengingatkan agar nantinya anggaran yang sudah dihemat itu bisa digunakan maksimal utamanya untuk persoalan corona.
"Kebijakan ini harus didukung langkah-langkah strategis yang tepat sasaran, agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya," pesan Gus Nabil.
Melalui rilis tersebut, Gus Nabil juga menyinggung soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengumumkan adanya penurunan anggaran pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak.
Baca: Pimpinan MPR Setuju Rp 27 Miliar Anggaran MPR RI dan THR Untuk Penanganan COVID-19
Baca: Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Tegas Melarang Mudik untuk Cegah Covid-19
"Kemenkeu memprediksi ada penurunan hingga 10 persen. Implikasinya, akan ada pemotongan anggaran untuk TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), sebesar Rp 94 triliun." kata Gus Nabil.
Untuk itu, Gus Nabil kembali berpesan agar kurangnya anggaran itu tidak membuat kebutuhan rakyat kecil terabaikan.
"Pemerintah harus memastikan dana ke daerah untuk optimasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama dukungan terhadap petani dan nelayan," tuturnya.
Poin berikutnya mengenai anggran sejumlah Rp 405,1 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan kasus Covid-19.
Gus Nabil yang menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU berharap pengelolaan dana sebesar itu bisa transparan dan sampai pada rakyat.