Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini delapan aturan yang diberlakukan dalam pembatasan sosial yang diterapkan di Pulau Jawa pada 11 hingga 25 Januari 2021.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat di Jawa dan Bali.
Pembatasan sosial itu diberlakukan mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
"Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari-25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021) di Jakarta.
Baca juga: Pembatasan Sosial di Jawa-Bali Diperketat, Ojol Minta Tetap Diperbolehkan Angkut Penumpang
Pembatasan sosial ini bertujuan untuk menekan laju penambahan kasus Corona di Indonesia.
Menurut Airlangga, pembatasan sosial ini diberlakukan pada provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu kriteria yang diterapkan yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen, serta tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen.
“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten/kota dengan perkada di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri yang akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah,” ujarnya.
Baca juga: Airlangga: PSBM Sesuai dengan PP21/2020, Bukan Pelarangan tapi Pembatasan
Dalam Pembatasan sosial ini terdapat delapan aturan atau ketentuan yang mengatur aktivitas masyarakat.
Misalnya, mulai dari penerapan work from home (WFH) 75 persen hingga sekolah daring.
Berikut delapan aturan dalam pembatasan sosial yang diterapkan di Jawa-Bali, pada 11-25 Januari 2021:
1. Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
4. Pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan.