Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Ganti Winarno Putro mengabarkan Kimia Farma akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi mandiri yang berbayar yang sebelumnya dijadwalkan, Senin (12/7/2021).
Hal ini dilakukan, mengingat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri ini.
Dikutip dari Tribunnews,com, Senin (12/7/2021), oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memanfaatkan masa penundaan ini untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi mandiri, yakni yang dikenal dengan vaksin gotong royong.
Selain itu, Ganti menyebut pihaknya akan kembali mengatur soal pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi mandiri.
"Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujar Ganti, Senin (12/7/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Ganti juga mengungkapkan penundaan pelaksanaan vaksinasi mandiri ini akan dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," terang Ganti.
Respon Wakil Ketua Fraksi PKS DPR
Mengutip Tribunnews.com, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar sebagai cara mencari keuntungan dari rakyat.
Padahal seharusnya, vaksinasi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi bencana non-alam atau pandemi.
Netty menilai, setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis.
"Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ungkap Netty, Senin (12/7/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengakui kebijakan waktu penyelenggaraan ini belum didiskusikan dengan DPR, apalagi untuk individu.
Netty mengabarkan, DPR hanya menyetujui vaksinasi gotong royong dibiayai perusahaan, bukan individu, itu pun dengan banyak catatan.