Baca tanpa iklan
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.
Baca juga: Menko PMK: Tak Ada Niat Pemerintah Cuci Tangan, Vaksinasi Gotong Royong Bukan Komersialisasi
Sempat Disentil WHO
Sebelumnya, rencana vaksinasi berbayar mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization).
Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat.
Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.
Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19
Baca juga: CARA Cek dan Unduh Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Akses Laman pedulilindungi.id.
"Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses."
"Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).
Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.
Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerja sama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO.
Baca juga: Efikasi Vaksin Pfizer untuk Anak Capai 100 Persen, Efek Samping Usai Divaksin Juga Ringan
Linstrand mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik dan lain.
Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia.
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO dan lainnya."