Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan empat pertimbangan terkait rencana pelaksanaan vaksinasi booster pada awal 2022 mendatang.
Menurut Siti Nadia, saat ini rencana pelaksanaan vaksinasi booster ini masih dilihat kembali.
Pasalnya masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum vaksinasi booster ini benar-benar dilaksanakan.
Pertimbangan pertama yakni apakah vaksinasi booster ini benar harus dilakukan setelah 12 bulan dan berlaku bagi semua orang yang telah melakukan suntikan dosis pertama dan kedua.
Baca juga: LaNyalla Ingatkan Booster Vaksin Covid Diprioritaskan untuk Nakes
Kedua, pelaksanaan vaksinasi booster ini juga harus melihat situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Apabila pandemi Covid-19 ini menjadi penyakit yang sifatnya endemik maka penanganannya akan berbeda.
Pasalnya jika menjadi endemik berarti hanya daerah tertentu saja yang memiliki potensi munculnya Covid-19 ini.
"Kita masih lihat karena pertama, apakah betul 12 bulan harus dilakukan untuk semua orang dan kedua nanti situasi pandemi kita ini seperti apa. Apakah kemudian situasi epidemologinya menjadi penyakit yang sifatnya endemis, ini juga akan berbeda."
Baca juga: Satgas Ingatkan Kombinasi Jenis Vaksin Hanya untuk Booster Nakes
"Artinya tidak semua daerah, hanya daerah-daerah tertentu saja yang berpotensi munculnya penyakit ini," kata Siti Nadia dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (30/8/2021).
Selanjutnya yang menjadi pertimbangan ketiga adalah apakah vaksinasi booster ini akan menggunakan vaksin yang sama atau berbeda.
Serta yang keempat, vaksinasi booster ini harus dilihat kembali, apakah memang semua orang harus mendapatkannya.
Baca juga: Kemenkes: Rencana Vaksin Booster Berbayar 2022 Belum final
Atau memang hanya dikhususkan untuk kelompok rentan dan berisiko saja.
"Ketiga adalah nanti untuk booster ketiga apakan akan tetap menggunakan vaksin yang sama atau menggunakan platform yang berbeda."
"Ini juga yang kita tunggu. Keempat yang harus kita lihat lagi apakah untuk semua orang, bisa saja hanya untuk kelompok rentan atau kelompok-kelompok berisiko," terangnya.
Baca juga: Komisi IX Kritik Ada Pejabat Sudah Gunakan Booster Vaksin Covid-19: Curi Start Harus Ditindak