Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan enam kebijakan atau policy brief sebagai rujukan negara terkait langkah penutupan pademi Covid-19.
Menurut Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Broto Asmoro, dalam aturan tersebut ada enam tindakan penting yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan nasional dan daerah.
Pertama, WHO memerintahkan pemerintah di negara tetap menawarkan tes Covid-19. Dengan tujuan, mengurangi morbiditas dan mortalitas agar pasien cepat dirawat dan diobati.
"Testing pada orang yang berisiko tinggi sangat dianjurkan untuk tetap dilanjutkan. Hasil pengujian SARS-CoV-2 positif tetap diikuti dengan isolasi," ungkapnya pada konferensi pers virtual, Sabtu (23/9/2022).
Selain itu, WHO juga meminta negara di dunia memperkuat survelens Covid-18 termasuk sikuensing. Kedua, WHO meminta negara di dunia mengintegrasikan jalur perawatan klinis Covid-19 ke dalam sistim perawatan sistim primer.
"Memastikan orang yang positif Covid-19 segera terhubung ke jalur perawatan klinis. Selain itu menyesuaikan jalur perawatan khusus Covid-19 untuk ibu hamil dan menyusui," kata Reisa.
Tidak lupa pula menyediakan akses perawatan lanjutan untuk pasien dengan kondisi pasca Covid-19 atau Long Covid-19.
Ketiga, WHO mendorong seluruh negara mencapai target vaksinasi Covid-19.
WHO meminta sasaran vaksinasi mencapai 100 persen untuk tenaga kesehatan. Dan, lebih 70 persen pada lansia. Selain itu, pemerintah tiap negara harus memastikan akses vaksinasi kepada kelompok rentan lain yang seringkali tidak terlayani dengan memadai.
Baca juga: Tentang Akhir Pandemi Covid-19, Ini Kata WHO dan Jokowi
Keempat melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 di fasilitas kesehatan. Tindakan penting yang harus dipertimbangkan adalah memperbarui kebijakan Covid-19 dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
Kelima, membangun kepercayaan dengan komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah menangani infodemi covid-19.
WHO menyarankan untuk membentuk satuan tugas infodemik. Tujuannya untu meningkatkan wawasan bahaya infodemik. Serta, merepson cepat kabar hoaks.