Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta menuntaskan vaksinasi covid-19 pada kalangan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sebelum secara resmi menerapkan booster berbayar dan menetapkan fase endemi.
Langkah tersebut perlu diambil demi menjamin hak-hak kesehatan warga negara dalam memperoleh vaksin Covid-19.
Baca juga: Kemenkes Kawal Pandemi Covid Hingga Resmi Berakhir Minta Masyarakat Segera Vaksin Booster Kedua
Hingga saat ini sebagian masyarakat masih belum menerima vaksin primer. Merujuk data dari Kementerian Kesehatan per 19 Februari 2023, dari target penerima 234,66 juta jiwa, vaksin dosis pertama telah menjangkau 86,84 persennya dan vaksin dosis kedua 74,51 persen.
Artinya masih ada 13,16 persen atau hampir 30 juta penduduk belum menerima vaksin dosis pertama dan hampir 60 juta lainnya belum mendapat vaksin dosis kedua.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan Hamid Abidin mengatakan, pemerintah perlu menjangkau masyarakat yang aksesnya terhadap vaksinasi COVID-19 minim.
"Koalisi mendukung kerja pemerintah dan siap membantu mensukseskan vaksinasi di daerah terpencil dan masyarakat adat,” ujar Hamid dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (20/2/2023).
Data dari pemerintah tersebut menunjukkan daerah yang masih tertinggal dalam pencapaian vaksinasi adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Baca juga: Kemenkes: Vaksin Booster Kedua Gratis, Diutamakan yang Sudah Enam Bulan Vaksinasi Booster Pertama
Pencapaian vaksinasi di tiga wilayah Indonesia timur masih di bawah rata-rata pencapaian secara nasional yang sebesar 86,84 persen.
Capaian di Papua baru 30,16 persen, Papua Barat 56,43 persen, dan Maluku menjadi yang tertinggi di antara ketiganya dengan 66,98 persen.
Koalisi lanjut Hamid juga turut membantu pemerintah dalam menyalurkan dan melakukan vaksinasi pada kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
Pada tahun 2022 lanjutnya koalisi ikut melangsungkan program vaksinasi dengan lebih dari 56.000 dosis.
Pada tahun sebelumnya, capaiannya bahkan lebih tinggi dengan 241.000 dosis.
Koalisi juga melakukan sosialisasi, menggelar edukasi, serta bekerja dengan banyak pihak untuk turut memuluskan program vaksinasi di berbagai daerah terpencil.
Sosialisasi dan edukasi itu dilakukan karena khalayak sasaran sulit mengakses informasi tentang COVID-19 dan vaksin.
Kondisi tersebut pada gilirannya membuat masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mudah terpapar informasi sesat dan hoaks.
Ketiga kelompok tersebut juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan karena Kerja Koalisi masih berlanjut hingga saat ini. Bahkan, tim dari Koalisi masih menyalurkan vaksin ke wilayah dengan cakupan vaksinasi minim seperti Papua dan Papua Barat.
Menurut laporan Tim Logistik dari Koalisi, program vaksinasi di wilayah Papua dan Papua barat yang meliputi 15 distrik di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura masih terus diupayakan.
Direktur Lembaga Pembangunan Masyarakat Adat (LPMA), Anita Lulang menjelaskan, vaksinasi di beberapa wilayah di Papua berjalan baik dan masyarakat masih antusias.
Warga yang datang divaksin meliputi masyarakat adat, warga sekitar, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
Kendala yang mereka temui adalah akses ke lokasi yang sulit dan vaksin yang mendekati masa kedaluwarsa. Pada pertengahan Januari lalu stok vaksin minim.
“Atas dukungan dari koalisi, dan koordinasi dengan Kemenkes, stok vaksin datang dan kami bisa menggelar vaksinasi,” kata Anita.
Koalisi kata Anita bekerja sama dengan pemerintah mengkoordinasikan permintaan vaksin, distribusi, hingga pelaksanaan penyuntikan vaksin. Sejak pertengahan Januari lalu, Koalisi sudah menuntaskan vaksinasi 2.000 dosis. Program ini terus berlanjut dengan target baru 1.000 dosis. Hingga kini, total sudah tercapai sekitar 2.800 dosis dari target 3.000 dosis.
Koalisi berharap tidak semua pasokan vaksin yang dikirimkan ke daerah ditujukan untuk booster, karena masih banyak orang belum menerima vaksin primer.
Baca juga: Pandemi Jadi Endemi, Menkes Rencanakan Vaksin Covid-19 Bisa Dibeli di Apotek
Sementara untuk vaksin booster, Anita menjelaskan banyak orang membutuhkan produk Sinovac dan Indovac karena sebagian besar dari mereka disuntikkan Sinovac sebagai vaksin primernya.
Menimbang kondisi yang dimaksud, Koalisi menilai perlu pemerataan vaksin primer sebelum booster digencarkan, apalagi jika nantinya beredar booster berbayar dan status endemi diresmikan.
Koalisi lanjut Anita juga mengusulkan jika pemerintah hendak mengubah status pandemi COVID-19 secara resmi menjadi endemi, kelompok rentan, kalangan disabilitas, dan masyarakat adat perlu dilibatkan dalam penentuan kebijakan.
Alasannya jelas tiga kelompok masyarakat itu sering kali menjadi pihak paling akhir yang mendapat layanan vaksinasi.
"Kemudian, untuk mengubah status wabah secara resmi, perlu kiranya memastikan bahwa kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas telah menerima vaksinasi penuh terlebih dahulu, selain memastikan layanan kesehatan terhadap mereka berjalan lancar," kata Anita.(Willy Widianto)