Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan belum mereda pascaledakan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong.
Penyebab Korea Utara meledakkan kantor penghubung itu gara-gara para pembelot kerap menyebarkan propaganda anti-Korea Utara.
Baca: Israel Akui Pesatnya Kemajuan Militer Iran, Sebut Jadi yang Paling Berbahaya di Timur Tengah
Soal Propaganda, Korea Utara siap membalas.
Melansir Kompas.com, Senin (22/6/2020) Korea Utara mengatakan ribuan balon dan jutaan selebaran anti-Korea Selatan sudah siap disebar.
Dilansir dari AFP, Korea Utara menuturkan langkah itu adalah "hukuman pembalasan" bagi Korea Selatan.
Keterangan ini juga diumumkan dalam sebuah laporan media pemerintah Korea Utara, yang muncul sehari setelah negara pimpinan Kim Jong Un itu mengatakan siap menyerang balik Korea Selatan dengan menyebar selebaran anti-Seoul.
Korea Utara melakukannya usai pembelot yang berbasis di Korea Selatan mengirim selebaran anti-Pyongyang ke perbatasan kedua negara.
Isi selebaran dari para pembelot mengkritik Kim Jong Un atas pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya.
Pesan-pesan tersebut biasanya dimasukkan ke dalam balon atau botol yang diapungkan di laut.
Para analis mengatakan, Korea Utara telah melakukan serangkaian provokasi secara bertahap, yang bertujuan memaksa konsesi dari Seoul dan Washington.
"Persiapan distribusi selebaran terbesar melawan musuh hampir selesai," tulis media pemerintah Korea Utara KCNA.
"Lembaga penerbitan dan percetakan semua tingkatan di ibu kota telah menghasilkan 12 juta selebaran yang mencerminkan kemarahan serta kebencian orang-orang dari semua lapisan masyarakat," lanjutnya.
KCNA menambahkan, lebih dari "3.000 balon berbagai jenis juga telah disiapkan untuk menyebarkan selebaran jauh ke dalam Korea Selatan" bersama sarana distribusi lainnya.
Pelonggaran sanksi Hubungan antar-Korea telah memanas dalam beberapa bulan terakhir, usai tidak tercapainya kesepakatan di KTT Hanoi antara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump awal tahun lalu.