TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR — Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mencari dukungan dari anggota parlemen koalisi untuk mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri baru.
Dukungan Najib terhadap Anwar makin menambah krisis politik di Kuala Lumpur.
Anwar adalah salah satu pemimpin kunci dalam koalisi yang mengalahkan Najib dalam pemilihan bersejarah pada 2018 lalu.
Najib telah divonis bersalah karena korupsi dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia keluar dengan jaminan dan telah mengajukan banding atas putusan itu.
Dukungan Najib dapat memperdalam ketidakstabilan politik bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri setelah Raja Malaysia menolak permintaan agar dia menyatakan aturan Darurat Covid-19 di tengah tantangan kepemimpinan dari Anwar.
Muhyiddin hanya unggul dua kursi untuk dukungan mayoritas di parlemen Malaysia dan setiap pergeseran dukungan dari dalam koalisinya akan berarti dia akan kehilangan mayoritas kursi.
Najib mendorong agar partai UMNO-nya menyatakan dukungannya terhadap Anwar dan mendesak segera dilakukan pemilihan baru setelah wabah Covid-19 terkendali.
Jika itu ditolak oleh koalisi yang berkuasa, UMNO harus terbuka untuk bekerja dengan partai yang dipimpin Anwar dalam kondisi tertentu.
Dalam pertemuan Senin (26/10/2020), koalisi Barisan Nasional di mana UMNO berada, Najib meminta anggota parlemen dalam aliansi untuk mendukung Anwar.
Namun setelah pertemuan dewan tertinggi, UMNO mengatakan pihaknya akan terus mendukung pemerintahan Muhyiddin Yassin.
Dukungan Najib terhadap Anwar menandai perubahan yang mencolok dalam hubungan mereka.
Anwar, yang telah lama memimpin oposisi Malaysia dengan agenda reformasi, dipenjara selama pemerintahan Najib atas tuduhan sodomi, yang ia bantah dan katakan bermotif politik.
Anwar kemudian bergandengan tangan dengan sekutu yang berubah menjadi musuh Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri terlama, untuk pemilu 2018 di mana mereka mengalahkan Najib.
Mahathir, yang sekarang berusia 95 tahun, kemudian mundur dan digantikan oleh Muhyiddin.
Baca juga: PM Malaysia Diminta Mundur Setelah Raja Tolak Permintaannya Untuk Berlakukan Darurat Covid-19