Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR — Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mencari dukungan dari anggota parlemen koalisi untuk mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri baru.
Dukungan Najib terhadap Anwar makin menambah krisis politik di Kuala Lumpur.
Anwar adalah salah satu pemimpin kunci dalam koalisi yang mengalahkan Najib dalam pemilihan bersejarah pada 2018 lalu.
Najib telah divonis bersalah karena korupsi dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia keluar dengan jaminan dan telah mengajukan banding atas putusan itu.
Dukungan Najib dapat memperdalam ketidakstabilan politik bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri setelah Raja Malaysia menolak permintaan agar dia menyatakan aturan Darurat Covid-19 di tengah tantangan kepemimpinan dari Anwar.
Muhyiddin hanya unggul dua kursi untuk dukungan mayoritas di parlemen Malaysia dan setiap pergeseran dukungan dari dalam koalisinya akan berarti dia akan kehilangan mayoritas kursi.
Najib mendorong agar partai UMNO-nya menyatakan dukungannya terhadap Anwar dan mendesak segera dilakukan pemilihan baru setelah wabah Covid-19 terkendali.
Jika itu ditolak oleh koalisi yang berkuasa, UMNO harus terbuka untuk bekerja dengan partai yang dipimpin Anwar dalam kondisi tertentu.
Dalam pertemuan Senin (26/10/2020), koalisi Barisan Nasional di mana UMNO berada, Najib meminta anggota parlemen dalam aliansi untuk mendukung Anwar.
Namun setelah pertemuan dewan tertinggi, UMNO mengatakan pihaknya akan terus mendukung pemerintahan Muhyiddin Yassin.
Dukungan Najib terhadap Anwar menandai perubahan yang mencolok dalam hubungan mereka.
Anwar, yang telah lama memimpin oposisi Malaysia dengan agenda reformasi, dipenjara selama pemerintahan Najib atas tuduhan sodomi, yang ia bantah dan katakan bermotif politik.
Anwar kemudian bergandengan tangan dengan sekutu yang berubah menjadi musuh Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri terlama, untuk pemilu 2018 di mana mereka mengalahkan Najib.
Mahathir, yang sekarang berusia 95 tahun, kemudian mundur dan digantikan oleh Muhyiddin.
Baca juga: PM Malaysia Diminta Mundur Setelah Raja Tolak Permintaannya Untuk Berlakukan Darurat Covid-19
Anwar mengatakan bulan lalu, ia mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen di parlemen. Tetapi dia tidak pernah mengidentifikasi atau menyebut siapa yang mendukungnya.
Muhyiddin pada Jumat pekan lalu, meminta diumumkannya Darurat Covid-19 di tengah lonjakan kasus baru virus corona di Malaysia dan pandemi global yang telah memukuli ekonomi.
Tetapi para kritikus menuduhnya menggunakannya sebagai dalih untuk menangguhkan dan menghindari pemungutan suara untuk dukungan mayoritas terhadap PM yang berkuasa.
PM Malaysia Diminta Mundur
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin diminta mengundurkan diri karena dinilai sudah tidak memiliki dukungan kekuasaan, setelah Raja Al-Sultan Abdullah menolak permintaan pemerintahannya untuk mengeluarkan Dekrit Keadaan Darurat pandemi Covid-19.
Muhyiddin telah meminta aturan darurat di tengah lonjakan kasus baru di Malaysia dan pandemi global yang telah memukul ekonomi. Tetapi para kritikus menuduhnya menggunakannya sebagai dalih untuk menangguhkan dan menghindari pemungutan suara mayoritas parlemen.
Penolakan Raja Al-Sultan Abdullah terlihat semakin mengikis cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia memiliki dukungan mayoritas di parlemen, termasuk dari para pembelot dari aliansi yang berkuasa, untuk membentuk pemerintahan baru.
Menolak permintaan Muhyiddin pada Minggu (25/10/2020), Raja juga meminta para politisi untuk mengakhiri politik apa pun yang dapat mengacaukan pemerintahan yang katanya telah menangani pandemi dengan baik, dan menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan ditetapkan di hadapan parlemen pada 6 November.
Tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi mengkritik langkahnya untuk mencari kekuatan dalam manuvernya meminta dikeluarkannya dekrit darurat.
Para pemimpin partai dalam koalisi dan oposisi menyerukan Muhyddin untuk mundur setelah manuvernya itu gagal.
"Untungnya, Yang Mulia Raja tidak bisa dipengaruhi oleh permainan manuver politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis," kata Ahmad Puad Zarkashi, seorang pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa - mengatakan dalam sebuah postingan di Facebook, seperti dilansir Reuters, Senin (26/10/2020).
"Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting. Dengan benar, Muhyiddin harus mundur," kata Ahmad Puad.
Anggota parlemen dari oposisi Wong Chen mengatakan proposal "jahat" Muhyiddin sudah tepat ditolak oleh Raja. Karenanya perdana menteri harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.
Negara di Asia Tenggara itu terjerumus ke dalam ketidakstabilan politik pada akhir Februari setelah pengunduran diri perdana menteri sebelumnya, politisi veteran Mahathir Mohamad, setelah koalisinya pecah, dan mantan sekutunya Muhyiddin membentuk aliansi baru dengan UMNO untuk menjadi perdana menteri.
Dalam beberapa minggu, Muhyiddin dihadapkan pada krisis virus corona, tetapi koalisi yang berkuasa baru juga dilanda pertikaian, dengan UMNO berusaha untuk memberikan lebih banyak pengaruh.
Muhyiddin sedang menggelar rapat kabinet pada Senin (26/10/2020) yang dijadwalkan dimulai pukul 11.30 WIB. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, perdana menteri mengatakan kabinet akan membahas penolakan Raja atas permintaannya untuk mengumumkan Darutat Covid-19.
Raja mengatakan sebelumnya pada Minggu (25/10/2020), dia tidak melihat perlunya keadaan darurat untuk diumumkan.
"Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia kepada pemerintahan saya dan menyambut baik saran tersebut agar stabilitas pemerintah tidak membahayakan," ujar PM Malaysia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The Star, Senin (26/10/2020).
Kepala Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan Raja membuat keputusan setelah membahas proposal dari pemerintah dengan para penguasa (Sultan) Melayu, serta melihat situasi negara saat ini.
“Para Sultan Melayu menyampaikan terima kasih kepada Raja karena telah berkonsultasi dengan mereka sebelum mengambil keputusan apa pun,” kata Penjaga Segel Penguasa Syed Danial Syed Ahmad.
Syed Danial mengatakan para penguasa Melayu memahami implikasi dari permintaan pemerintah agar keadaan darurat dinyatakan berdasarkan citra negara, pandangan negara lain, kepercayaan investor dari luar dan dalam negeri, serta aspek kemakmuran negara dan kehidupan rakyat.
Para pemimpin pemerintah negara bagian mengatakan mereka akan mengikuti keputusan Raja untuk terus melakukan upaya penegakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di negara itu.
Kepala Menteri Selangor Amirudin Shari men-tweet bahwa pemerintah negara bagian akan fokus penuh pada memerangi pandemi Covid-19 dan masalah-masalah lain di negara bagian.
Kepala Menteri Kedah Muhammad Sanusi Md Nor mengatakan, keputusan raja telah mendorong pemerintah negara bagian untuk terus berupaya melawan tantangan saat ini, terutama dalam menangani Covid-19.
Dia mengatakan pemerintah Kedah akan berupaya penuh dan berkonsultasi dengan semua instansi untuk memastikan bahwa pandemi Covid-19 bisa terkendali.
Kepala Menteri Perlis Azlan Man mengatakan, pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam menangani wabah Covid-19.
"Tiga hal terpenting bagi saya untuk fokus pada saat ini adalah pembangunan negara, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi administrasi negara," katanya kepada Bernama.
Dalam sebuah postingan di Facebook, Kepala Menteri Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam memerangi pandemi Covid-19.
Wakil Kepala Menteri Kelantan Mohd Amar Nik Abdullah juga mendesak semua pihak untuk menghormati keputusan Raja.
"Saya percaya apa yang Mulia inginkan adalah para politisi, khususnya, untuk lebih fokus pada rakyat dan negara daripada kepentingan pribadi," katanya.
Raja Tolak Darurat Covid-19
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memutuskan tidak perlu menyatakan keadaan darurat di Negera Jiran itu.
Sultan Abdullah juga mengingatkan kepada seluruh politisi untuk segera menghentikan segala bentuk politik yang dapat mengganggu stabilitas negara, kata pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin, seperti dilansir The Star, Minggu (25/10/2020).
"Sultan Abdullah juga mengatakan tidak perlu anggota Parlemen untuk melanjutkan tindakan tidak bertanggung jawab mereka yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang ada, " katanya dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan Sultan Abdullah dan penguasa Melayu telah melalui diskusi membahas proposal pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat berdasarkan Pasal 150(1) Konstitusi Federal.
Raja Malaysia dan para Sultan penguasa Melayu merasa pemerintah telah berhasil menahan pandemi secara efektif.
"Raja sangat percaya pada kemampuan Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan melakukan penegakan untuk mengekang pandemi Covid-19 agar tidak menyebar," katanya.
Ahmad Fadil menambahkan, Sultan Abdullah menekankan anggaran 2021 yang akan dibahas di Parlemen sangat penting bagi rakyat untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian bangsa.
"Dengan demikian, alokasi keuangan sangat dibutuhkan oleh frontliner untuk memastikan mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan lancar, " katanya, seraya menambahkan bahwa Sultan Abdullah sangat prihatin dengan kekhawatiran masyarakat karena munculnya beberapa klaster baru dan lonjakan kasus harian.
Ahmad Fadil mengatakan, Sultan Abdullah mengimbau semua orang, terlepas dari latar belakang dan kecenderungan politik mereka, untuk menyisihkan semua perbedaan dan bersatu serta memainkan peran masing-masing untuk membantu pemerintah dan aparat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Para penguasa Melayu sebelumnya mengadakan pertemuan khusus di Istana Negara Kerajaam Malaysia untuk membahas rencana pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk mengatasi situasi Covid-19 yang kembali memburuk.
Pada Jumat (23/10/2020) lalu, PM Muhyiddin dan beberapa menteri bertemu Sultan Abdullah membicarakan mengenai rencana mengumumkan keadaan darurat di Istana Abdulaziz di Kuantan.
PM Malaysia dan sejumlah Menteri didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador, Jaksa Agung Idrus Harun dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah. (Reuters/ Bernama/Channel News Asia/The Star)