Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam mewujudkan tata kelola sektor keamanan di negara pasca konflik, kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar pada pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (3/11/2020).
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan,” kata Wamenlu dalam keterangannya, Kamis (3/11/2020).
Mahendra menekankan perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.
Baca juga: Indonesia Sesalkan Amerika Serikat Veto Usulan Resolusi Terorisme di DK PBB
Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peacebulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi.
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai,"katanya
Menurutnya sistem PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.
Wamenlu juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di awal tahun 2000-an.
Ia berujar keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.
Mahendra Siregar menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," ujarnya.
Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor, MP selaku Presiden DK PBB pada bulan Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.
Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.