TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berpegang teguh pada sikapnya bahwa Teheran harus kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran sebelum Washington akan kembali ke pakta tersebut.
Hal ini merupakan pernyataan perdana Blinken sebagai Menteri Luar Negeri AS yang baru terkait isu Iran, seperti dilansir Reuters, Kamis (28/1/2021).
Blinken menegaskan kembali kebijakan Presiden AS Joe Biden "bahwa jika Iran kembali mematuhi sepenuhnya kewajibannya di bawah JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama."
Kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), disepakati oleh Iran dan enam kekuatan utama pada 2015 lalu.
Saat itu Iran berkomitmen untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas keringanan sanksi dari Amerika Serikat dan negara lainnya.
Presiden Donald Trump meninggalkan kesepakatan ini pada 2018 dan menggantikannya dengan sanksi AS, dan membuat Iran mulai melanggar ketentuannya.
Jika Iran kembali ke kesepakatan itu, Washington akan berusaha membangun apa yang disebut Blinken sebagai "perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat" yang akan menangani masalah "yang sangat problematis" lainnya.
Dia tidak menyebutkan masalah yang nama, tetapi Biden telah mengatakan masalah-masalah yang dimaksud termasuk pengembangan rudal balistik Iran dan dukungan Iran untuk pasukan proksi di negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon dan Yaman.
Baca juga: Pejabat Senior Teheran: Oposisi Iran dan Israel Dicurigai dalam Kasus Pembunuhan Ilmuwan Nuklir
"Iran tidak patuh pada sejumlah hal dan itu akan memakan waktu, jika Iran sedia mengambil keputusan untuk melakukannya, untuk kembali patuh, saatnya bagi kami kemudian untuk menilai apakah Iran memenuhi kewajibannya," kata Blinken kepada wartawan.
"Kami masih belum ke sana, sedikitnya," tambahnya.
Dia menolak untuk mengatakan pejabat AS mana yang akan memimpin pembicaraan dengan Iran.
Antony Blinken Resmi Jadi Menteri Luar Negeri AS
Senat Amerika Serikat (AS) mengukuhkan diplomat senior Antony Blinken, untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pemerintahan Presiden Joe Biden.
Senat yang berjumlah 100 anggota yang didominasi Partai Demokrat memberi 78 suara dukungan kepada Blinken dan 22 menolak. Suara yang menolak berasal dari anggota dari Partai Republik. Demikian menurut laporan Reuters, Rabu (27/1/2021).
Dengan persetujan itu, Blinken dapat dilantik sebagai Menteri Luar Negeri di kemudian hari.
Blinken adalah orang kepercayaan Biden sejak lama yang telah dikonfirmasi oleh Senat AS sebelumnya, menjadi orang nomor dua di Departemen Luar Negeri selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden.
Di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pekan lalu, Blinken berjanji akan bekerja lebih erat dengan sekutu setelah pemerintahan sebelumnya, Donald Trump memakai pendekatan "America First" untuk kebijakan luar negeri.
Blinken mengatakan dia akan bekerja untuk merevitalisasi diplomasi Amerika yang rusak dan membangun garda persatuan untuk melawan tantangan yang ditimbulkan oleh Rusia, China dan Iran.
Saat ini, Daniel Smith, mantan direktur Institut Layanan Luar Negeri (FSI), menjabat sebagai penjabat Menteri Luar Negeri.
Blinken adalah direktur staf komite sebelum ia bergabung dengan pemerintahan Obama.(Reuters)