News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Protes Kudeta Militer Myanmar, Pengunjuk Rasa Pukul-pukul Panci dan Bunyikan Klakson

Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang migran Myanmar memegang poster dengan gambar Kepala Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata Myanmar, saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi di luar kedutaan Myanmar di Bangkok pada 1 Februari 2021, setelah itu. Militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta.

Petugas medis di setidaknya 20 rumah sakit pemerintah bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil terhadap para jenderal.

Salah satunya difoto dengan tulisan "Kediktatoran harus gagal" di bagian belakang jas hazmat mereka.

Aplikasi perpesanan offline Bridgefy menyatakan sudah diunduh lebih dari 1 juta kali di Myanmar.

Aktivis di negara Asia Tenggara mendorong pengunduhan Bridgefy sebagai solusi untuk gangguan telepon dan koneksi internet.

Jenderal Min Aung Hlaing pada pertemuan pertama pemerintahan barunya menyerukan tentara harus mengambil alih kekuasaan setelah klaim kecurangan pemilu ditolak oleh komisi pemilihan.

Dia telah menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.

Junta telah menggantikan menteri utama dan menunjuk kepala bank sentral baru.

Baca juga: Dampak Kudeta Milter di Myanmar Terhadap Indonesia

Baca juga: Ambil Alih Kekuasaan, Militer Myanmar Copot 24 Menteri dan Tunjuk 11 Pengganti

Than Nyein, yang memimpin dalam rezim militer sebelumnya, kembali diangkat.

Kudeta tersebut menandai kedua kalinya militer menolak mengakui kemenangan pemilihan telak bagi NLD.

Sebelumnya pada 1990, junta juga menolak hasil jajak pendapat, yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.

Suu Kyi, 75 tahun, mengalami sekitar 15 tahun tahanan rumah antara 1989 dan 2010, saat dia memimpin gerakan demokrasi negara itu.

Partainya berkuasa pada 2015 setelah menggantikan kekuasaan militer yang memerintah dari 1962.

Hal itu dilakukan di bawah konstitusi yang menjamin peran para jenderal dalam pemerintahan.

Posisi internasionalnya sebagai ikon hak asasi manusia rusak parah karena pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2017.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini