Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YANGON—Tuduhan demi tuduhan dialamatkan kepada pemimpin terpilih yang dikudeta oleh junta Militer, Aung San Suu Kyi.
Teranyar, junta militer menuduh Aung San Suu Kyi menerima pembayaran atau dana ilegal senilai 600 ribu dolar Amerika Serikat (AS) ditambah emas batangan saat berada di pemerintahan.
Hal itu disampaikan seorang juru bicara junta militer Brigadir Jenderal Zaw Min Tun seperti dilansir Reuters, Kamis (11/3/2021).
Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan informasi itu telah diverifikasi dan banyak orang sedang periksa terkait hal itu.
Baca juga: DK PBB Keluarkan Penyataan Tegas Soal Kudeta Militer di Myanmar
Brigadir Jenderal Zaw Min Tun juga mengatakan Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet, juga telah terlibat dalam korupsi.
Presiden Min Wyint dituduh menekan komisi pemilihan umum untuk tidak menindak-lanjuti laporan militer tentang kecurangan pemilu November 2020 lalu.
Dua Dakwaan Tambahan untuk Suu Kyi
Aung San Suu Kyi muncul dalam kondisi sehat dalam sidang pengadilan virtual pada Senin (1/3/2021). Kali ini Aung San Suu Kyi menerima dua dakwaan baru.
“Aung San Suu Kyi kembali mendapat dakwaan baru yang ditambahkan, yang diajukan terhadapnya setelah kudeta sebulan yang lalu,” kata seorang pengacaramya seperti dilansir Reuters, Senin (1/3/2021).
Dakwaan tambahan untuk Aung San Suu Kyi berasal dari aturna hukum pidana era kolonial, yang melarang publikasi informasi yang dapat "menimbulkan ketakutan atau bahaya".
Pengacara Min Min Soe mengatakan kepada Reuters, Suu Kyi telah meminta untuk melihat dan bertemu tim hukumnya.
Min Min Soe mengatakan sidang berikutnya akan berlangsung pada 15 Maret.
Awalnya militer menangkap dan menahan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) atas tuduhan kecurangan permilu 8 November 2020 lalu.