"Kami telah menyuarakan pendapat kami bahwa keadaan darurat yang berlanjut akan mengakibatkan kerugian negara, tidak membantu dalam penanganan Covid-19, dan akan mempengaruhi perekonomian terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah," kata Anwar.
Mantan wakil perdana menteri itu berpendapat keadaan darurat adalah masalah terpisah dari upaya pemerintah untuk menahan pandemi.
"Upaya untuk memperbaiki situasi tidak memerlukan keadaan darurat, jadi kami telah meminta Yang Mulia untuk memblokir segala upaya untuk memperpanjang keadaan darurat," katanya.
Stabilitas Ekonomi, PR Muhyiddin Lainnya Selain Pandemi
Selain memerangi COVID-19, prioritas Muhyiddin adalah stabilitas politik.
Pemerintahannya sedang goyah, terutama mengingat hubungannya yang memburuk dengan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
UMNO telah menolak kerjasama apapun dengan Partai Persatuan Pribumi Malaysia (Bersatu) pimpinan Muhyiddin dalam pemilihan federal yang akan datang.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dijadwalkan bertemu dengan Sultan Abdullah pada hari Jumat, diikuti oleh para pemimpin dari pihak Kalimantan minggu depan.
Oh Ei Sun, rekan senior di Singapore Institute of International Affairs, mengatakan audiensi yang sedang berlangsung dan Konferensi Penguasa adalah hasil dari persepsi luas tentang "ketidakmampuan pemerintah" dalam menangani COVID-19 serta "sentimen terhadap pendekatan tidak demokratis oleh pemerintah dengan melarang parlemen untuk berkumpul kembali."
"Sentimen ini telah sampai pada tingkat di mana raja merasa pantas untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah politik," katanya.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Berita lainnya dari Malaysia