Korea Utara telah menyatakan beberapa keraguan atas kemanjuran vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Mengenal Vaksin Sputnik-V asal Rusia dan Efek Sampingnya yang Perlu Diketahui
Baca juga: Studi Pertama Kombinasi Vaksin AstraZeneca dan Sputnik V Tidak Tunjukkan Efek Samping Serius
Media pemerintah kerap melaporkan insiden di AS dan Eropa di mana individu memiliki reaksi negatif terhadap suntikan tersebut.
Alat PCR
Bulan lalu, media pemerintah Korea Utara (Korut) melaporkan bahwa negara itu telah mengembangkan alat uji Polymerase Chain Reaction (PCR) sendiri untuk melakukan tes virus corona (Covid-19).
Langkah ini dilakukan saat pemerintahan negara tersebut tengah meningkatkan upaya untuk mencegah munculnya varian baru yang lebih menular.
Seperti yang dikutip dari Rodong Sinmun, surat kabar Partai Buruh yang berkuasa di negara itu.
"Sebagai bagian dari upaya anti-virus, para ilmuwan dan teknisi di Akademi Ilmu Pengetahuan Negara telah mengembangkan sistem PCR yang memenuhi standard global untuk kali pertama," kata Rodong Sinmun.
Peralatan tersebut diperkenalkan sebagai salah satu pencapaian inovasi baru-baru ini yang dikembangkan di bawah desakan Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un, untuk melokalisasi mesin, peralatan dan bahan di tengah pemberlakuan sanksi internasional dan penutupan perbatasan yang secara tajam mengurangi arus perdagangan.
Baca juga: Cegah Covid-19, Pemimpin Korut Perintahkan Tembak Mati Orang yang Berada di Perbatasan China
Baca juga: Belum Ada Laporan Kasus Positif, 12 Negara Ini Masih Aman dari Covid-19, Korut Termasuk
Perlu diketahui, Korut memang telah menjalankan tes PCR sebagai metode diagnostik standar Covid-19 yang diakui secara internasional.
Namun negara tersebut juga tetap menerima bantuan dari luar, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kantor berita resmi KCNA mengatakan pada hari Senin bahwa Korut saat ini tengah meningkatkan pertempurannya melawan virus tersebut untuk 'menangkal masuknya' varian Delta serta Lambda yang diketahui sangat menular dan telah menyebar di seluruh dunia. (Tribunnews.com/TST/BBC/Hasanah Samhudi)