Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken pada sidang Kongres, Senin (13/9/2021) menyinggung peran mantan Presiden Donald Trump terhadap kembalinya Taliban di Afghanistan.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mendapat banyak kritikan dari oposisi karena penarikan pasukan AS di Afghanistan berujung kekacauan.
Blinken menyebut bahwa sebenarnya Biden mewarisi perjanjian Trump dengan Taliban, yang memutuskan bahwa semua pasukan asing harus meninggalkan Afghanistan pada Mei tahun ini.
Dilansir Al Jazeera, penarikan pasukan AS pada akhir Agustus lalu menciptakan krisis bagi pemerintahan Biden.
Diketahui, Taliban mengambil alih negara dengan cepat di tengah proses penarikan pasukan itu.
Baca juga: Joe Biden dan Xi Jinping Bicara Lewat Telepon, Apa yang Mereka Bahas?
Baca juga: Perempuan Afghanistan Ramai-ramai Protes di Medsos Khawatir Dipaksa Pakai Burqa oleh Taliban
Partai Republik mengecam keputusan Biden itu hingga mendorong presiden untuk mundur.
Kini, para pendukung Biden di Kongres berusaha membela keputusan itu dengan membahas kebijakan pemerintah sebelumnya di bawah pimpinan Trump.
Dalam sidang Kongres pada Senin lalu, Legislator Demokrat fokus membahas pembicaraan Trump dengan Taliban.
"Kami mewarisi tenggat waktu (untuk penarikan), kami tidak mewarisi rencana," kata Blinken kepada House Foreign Affairs Committee (HFAC).
"Jadi tidak ada rencana sama sekali; sungguh menakjubkan bahwa itu tidak jauh, jauh lebih buruk," jawab anggota Demokrat dari California, Anggota Kongres Brad Sherman.
Pada Februari 2020, pemerintahan Trump menandatangani kesepakatan dengan Taliban yang akan memastikan penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan.
Kesepakatan juga menjamin "tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya".
Perjanjian tersebut membuahkan pembebasan 5.000 tahanan Taliban sebagai pertukaran tahanan dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat.
Biden kemudian mendorong batas waktu penarikan hingga akhir Agustus.
Setelah Taliban memasuki Kabul bulan lalu, pasukan AS memulai operasi evakuasi untuk mengangkut warga Amerika, warga Afghanistan, dan sekutu ke luar negeri.
Nahasnya, di tengah evakuasi, terjadi bom bunuh diri yang menewaskan 175 orang termasuk 13 anggota militer AS.
"Ketika Presiden Biden menjabat pada Januari, dia mewarisi kesepakatan yang dicapai pendahulunya dengan Taliban untuk memindahkan semua pasukan AS yang tersisa pada 1 Mei tahun ini," kata Blinken kepada HFAC.
"Sebagai bagian dari perjanjian itu, pemerintahan sebelumnya menekan pemerintah Afghanistan untuk membebaskan 5.000 tahanan Taliban – termasuk beberapa komandan perang. Sementara, itu mengurangi kehadiran pasukan kita sendiri menjadi 2.500 tentara," lanjutnya.
Blinken menambahkan, bahwa Biden tidak punya pilihan selain menyelesaikan penarikan atau meningkatkan risiko serangan terhadap pasukan AS.
Partai Republik Geram
Penarikan pasukan ini membuat marah Partai Republik, yang dulu menaungi Donald Trump.
Partai Republik menilai Biden meninggalkan sekutu Washington dan membiarkan Afghanistan menjadi "surga bagi teroris".
"Penarikan pemerintah yang ceroboh dari Afghanistan mungkin merupakan bencana urusan luar negeri terburuk dalam sejarah Amerika," kata Steve Chabot dari Partai Republik kepada Blinken, Senin.
"Pada dasarnya Anda telah menyerahkan negara itu dan rakyatnya kepada kebaikan Taliban, dan Taliban tidak memiliki kebaikan," ungkapnya.
Baca juga: Demi Bertahan Hidup, Warga Afghanistan Terpaksa Jual Perabotan Rumah Tangga
Baca juga: Warga Afghanistan Kekurangan Pangan, PBB Butuh Rp 8,5 Triliun Lebih untuk Membantu
Chris Smith, seorang Republikan lainnya, meminta Blinken untuk mundur.
Gregory Meeks, ketua HFAC dari Partai Demokrat dalam sambutannya mempertanyakan protes para Republikan terhadap kesepakatan yang dulu dinegosiasikan oleh Trump dan Mike Pompeo itu.
"Saya bertanya di mana protes ini ketika pemerintahan Trump mengesampingkan pemerintah Afghanistan untuk membuat kesepakatan dengan Taliban?" tanya Meeks.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)