TRIBUNNEWS.COM - Suriah melaporkan ada serangan rudal surface-to-surface yang menargetkan wilayah selatan Damaskus, media pemerintah melaporkan pada Kamis (17/2/2022).

Seorang pejabat Suriah yang tidak disebutkan namanya mengatan rudal-rudal itu ditembakkan dari Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, menyerang pinggiran Desa Zakiya sebelum Rabu tengah malam.

Ia menambahkan, tidak ada yang terluka dalam serangan itu.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, pemantau perang oposisi, mengatakan serangan itu menargetkan sebuah gedung tempat pertemuan pejabat militer tak dikenal diadakan.

"Penembakan itu menargetkan pos militer rezim," kata Rami Abdel Rahman seperti dikutip Aljazeera.

Baca juga: Serangan Rudal Israel ke Suriah Tewaskan Satu Tentara

Baca juga: Wanita ISIS yang Ditahan di Kamp Suriah Bentrok dengan Penjaga, 1 Anak Tewas

Serangan itu terjadi seminggu setelah seorang tentara Suriah tewas dan lima lainnya terluka dalam serangan Israel lainnya di dekat Damaskus.

Militer Israel mengatakan pada saat itu mereka menyerang sasaran di Suriah tak lama setelah rudal anti-pesawat ditembakkan dari negara Arab ke Israel utara.

Tidak ada komentar mengenai serangan Rabu malam dari Israel, yang jarang mengakui melakukan serangan di dalam wilayah Suriah.

Dikutip dari AP News, Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap sasaran mereka di dalam bagian-bagian Suriah yang dikendalikan pemerintah selama dekade terakhir perang saudara.

Meski demikian, Israel jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu.

Namun, Israel telah mengakui, bagaimanapun, bahwa mereka menargetkan pangkalan milisi sekutu Iran, seperti Hizbullah Libanon yang berperang di pihak pasukan Presiden Suriah Bashar Assad.

Utusan PBB untuk Suriah Ingin Pembicaraan Konstitusional Dilanjutkan

Utusan khusus PBB untuk Suriah mengatakan pada Rabu bahwa dia mengharapkan sebuah komite yang mewakili pemerintah Suriah dan oposisi untuk melanjutkan pembicaraan bulan depan mengenai rancangan reformasi konstitusi.

Geir Pedersen berbicara kepada wartawan di ibukota Damaskus setelah dia bertemu dengan pejabat Suriah, termasuk Menteri Luar Negeri Faisal Mekdad, mengenai konflik panjang negara itu.

Pembicaraan terakhir diadakan di Jenewa pada Oktober ketika Pedersen mengatakan penolakan pemerintah Suriah untuk merundingkan revisi konstitusi negara.

Baca juga: Profil Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi, Pemimpin ISIS yang Tewas dalam Serangan AS di Suriah

Baca juga: Berita Foto : Serangan Operasi Khusus AS di Suriah

"Saya harus mengatakan bahwa setelah diskusi saya hari ini, saya lebih optimis bahwa mungkin untuk mengadakan putaran ketujuh badan perancang konstitusi, mudah-mudahan sekitar bulan Maret," kata Pedersen dikutip dari Arab News.

Konflik Suriah yang dimulai pada Maret 2011 telah menewaskan setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi pra-perang negara itu mengungsi ke negara-negara tetangga.

Meskipun pertempuran telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, masih ada kantong yang dikendalikan oleh oposisi Suriah, tempat di mana jutaan orang tinggal.

Sebuah peta jalan PBB 2012 untuk perdamaian di Suriah yang disetujui oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, Uni Eropa, Turki dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan menyerukan penyusunan konstitusi baru.

Itu berakhir dengan pemilihan yang diawasi PBB dengan semua warga Suriah, termasuk anggota diaspora, memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada Desember 2015 dengan suara bulat mendukung peta jalan tersebut.

Sementara itu, pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, sebuah kesepakatan dicapai untuk membentuk komite beranggotakan 150 orang yang bertugas merancang konstitusi baru.

Sebuah badan yang lebih kecil dengan 45 anggota akan melakukan penyusunan yang sebenarnya, termasuk masing-masing 15 anggota dari pemerintah, oposisi dan masyarakat sipil.

Butuh waktu hingga September 2019 untuk membentuk panitia.

(Tribunnews.com/Ica)