Sebaliknya, ia menyarankan agar serangan itu diberi label "operasi militer," menggemakan bahasa Presiden Rusia Vladimir Putin.

Yanev, yang menjabat sebagai perdana menteri sementara Bulgaria tahun lalu mengutuk "agresi yang tidak dapat diterima" Moskow.

Tetapi Perdana Menteri Bulgaria Kiril Petkov mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa Yanev telah diberhentikan dari jabatannya.

Keputusan itu akan diratifikasi hari ini oleh dewan menteri luar biasa dan kemudian oleh parlemen pada hari Selasa (1/3/2022).

"Tidak ada menteri di pemerintahan ini yang berhak atas kebijakan luar negerinya sendiri, terutama di Facebook," kata Petkov dalam sebuah pernyataan .

"Tidak ada menteri yang bisa memberi tahu pemerintah bahwa masa tinggalnya adalah fungsi stabilitas kabinet," tambah Perdana Menteri.

"Pemerintah ini tidak akan mengejar stabilitas, itu akan mengejar tindakan yang benar dan posisi berprinsip."

LSM telah menyerukan pengunduran diri Yanev selama beberapa hari karena perilakunya yang tidak pantas.

Baca juga: PM Georgia: Oposisi Ingin Seret Negara Kami ke dalam Perang dengan Rusia

Baca juga: Sempat Dilaporkan Tewas, 13 Tentara Ukraina di Pulau Ular Diduga Masih Hidup dan Ditangkap Rusia

Sementara sebuah petisi online telah mengumpulkan ribuan tanda tangan.

Petkov menambahkan bukanlah kepentingan nasional Bulgaria untuk diam atas invasi Rusia ke Ukraina dan menyatakan pemerintah harus dengan jelas menyatakan posisi yang mengutuk kebijakan dan tindakan ini.

"Ketika kita melihat bahwa satu negara Slavia menyerang negara Slavia lain dalam perang saudara, tanpa alasan yang jelas, kita harus menyatakan dengan jelas perang ini harus dihentikan," kata Petkov kepada wartawan, Senin.

"Kami, sebagai UE, harus melakukan segala kemungkinan untuk mengakhiri ini," tambahnya.

Pada bulan Desember, Yanev enggan menyambut pasukan NATO di tanah Bulgaria, dengan alasan bahwa "ini akan meningkatkan ketegangan di kawasan".

Mantan jenderal militer itu juga merupakan sekutu dekat Presiden Bulgaria Rumen Radev dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri, sebelum diserahkan peran PM sementara April lalu selama beberapa bulan.

(Tribunnews.com/Yurika)

Artikel lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina