TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia terhadap rumah sakit anak dan bangsal bersalin sebagai "kejahatan perang".

Komite Palang Merah Internasional mengatakan, "bahkan perang pun memiliki aturan."

Aturan itu termuat dalam perjanjian yang disebut Konvensi Jenewa dan serangkaian hukum serta perjanjian internasional lainnya.

Lalu apa itu kejahatan perang?

Mengutip BBC.com, warga sipil tidak boleh dengan sengaja diserang, begitu pula infrastruktur yang vital bagi kelangsungan hidup mereka.

Beberapa senjata dilarang digunakan karena penderitaan yang ditimbulkannya - seperti ranjau darat anti-personil dan senjata kimia atau biologi.

Orang yang sakit dan terluka juga harus dirawat - termasuk tentara yang terluka, yang memiliki hak sebagai tawanan perang.

Undang-undang lain melarang penyiksaan dan genosida, upaya yang disengaja untuk menghancurkan sekelompok orang tertentu.

Pelanggaran serius selama perang seperti pembunuhan, pemerkosaan atau penganiayaan massal terhadap suatu kelompok, dikenal sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Baca juga: Dokter Ukraina Lakukan Operasi pada Tentara Rusia yang Terluka: Itu Tugas Kami

Baca juga: Jerman Luncurkan Penyelidikan atas Dugaan Kejahatan Perang di Ukraina

Tuduhan kejahatan perang apa yang pernah terjadi di Ukraina?

Ukraina mengatakan serangan udara Rusia di bangsal bersalin dan anak-anak di Mariupol adalah kejahatan perang.

Tiga orang tewas, termasuk seorang anak.

17 staf serta pasien terluka.

Ada juga laporan bahwa pasukan Rusia menargetkan warga sipil Ukraina yang sedang melarikan diri.

Ada semakin banyak bukti bahwa bom tandan - amunisi yang dipisah menjadi banyak bom - telah menghantam wilayah sipil Kharkiv.

Baik Rusia maupun Ukraina tidak menandatangani larangan di seluruh dunia atas penggunaan bom tandan, tetapi insiden ini masih dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia telah menggunakan bahan peledak termobarik, yang menciptakan ruang hampa udara besar-besaran dengan menyedot oksigen.

Bahan peledak yang menghancurkan ini tidak dilarang.

Tetapi penggunaan yang disengaja di dekat warga sipil hampir pasti akan melanggar aturan perang.

Banyak ahli berpendapat invasi itu sendiri adalah sebuah kejahatan.

Bagaimana tersangka penjahat perang diburu?

Setiap negara memiliki tugas untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang.

Beberapa negara bisa membantu negara lainnya.

Di Inggris, perwira polisi senior telah menawarkan untuk membantu mengumpulkan bukti potensi kejahatan perang di Ukraina.

Bagaimana tersangka penjahat perang dapat diadili?

Ada serangkaian pengadilan satu kali sejak Perang Dunia Kedua, termasuk pengadilan untuk kejahatan perang yang dilakukan setelah pecahnya Yugoslavia.

Sebuah badan juga dibentuk untuk mengadili beberapa dari mereka yang bertanggung jawab atas genosida Rwanda, di mana ekstremis Hutu membantai 800.000 orang dalam 100 hari pada tahun 1994.

Saat ini, International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC) memiliki peran menegakkan aturan perang.

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional

ICJ mengatur perselisihan antar negara, tetapi tidak dapat menuntut individu.

Ukraina telah memulai kasus di ICJ terhadap Rusia atas invasinya.

Jika ICJ memutuskan melawan Rusia, tugas menegakkan penilaian itu akan jatuh ke UN Security Council (UNSC) atau Dewan Keamanan PBB.

Tetapi Rusia - yang merupakan salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB - dapat memveto proposal apa pun yang dapat menjatuhkannya.

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional

ICC adalah pengadilan internasional permanen pertama dan satu-satunya dengan yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

ICC dimaksudkan untuk melengkapi sistem peradilan nasional yang ada.

Oleh karena itu, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya hanya jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan.

ICC merupakan adalah penerus Nuremberg yang modern serta permanen.

Nuremberg menuntut para pemimpin Nazi paling penting yang masih hidup saat itu dalam tahanan pada tahun 1945.

Nuremberg memperkuat prinsip bahwa negara-negara dapat setuju untuk membentuk pengadilan khusus untuk menegakkan hukum internasional.

Bisakah ICC menuntut pelanggaran di Ukraina?

Jaksa kepala ICC, pengacara Inggris Karim Khan QC, mengatakan ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina.

Karim memiliki izin dari 39 negara untuk menyelidikinya.

Penyelidik akan melihat tuduhan masa lalu dan sebelum pencaplokan Rusia atas Krimea dari Ukraina.

Jika ada bukti terhadap individu, jaksa akan meminta hakim ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membawa mereka ke pengadilan - yang akan diadakan di Den Haag.

Di sinilah batasan atas kekuasaan ICC menjadi jelas.

ICC tidak memiliki kepolisian sendiri.

Maka hal itu bergantung pada negara untuk menangkap tersangka.

Tapi Rusia bukan anggota pengadilan, keanggotaannya ditarik pada 2016.

Maka Presiden Putin tidak akan mengekstradisi tersangka ke Belanda.

Jika seorang tersangka pergi ke negara lain, mereka bisa ditangkap - tapi itu kemungkinan yang kecil.

Bisakah Presiden Putin atau pemimpin lainnya diadili?

Akan jauh lebih mudah untuk menyematkan kejahatan perang pada seorang prajurit yang melakukannya, daripada ke pemimpin yang memerintahkan mereka untuk menyerang.

Itu sebabnya ICC juga dapat mengadili pelanggaran "perang agresif", kejahatan yang menimbulkan konflik pada orang-orang tanpa pembenaran untuk membela diri.

Namun, Profesor Philippe Sands QC, seorang ahli hukum internasional di University College London, mengatakan ICC tidak dapat menuntut para pemimpin Rusia atas pelanggaran ini karena negara tersebut bukan penandatangan pengadilan.

Secara teori, Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk menyelidiki pelanggaran ini.

Tapi sekali lagi, Rusia bisa memveto ini sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.

Jadi apakah ada cara lain untuk mengadili individu?

Peran ICC - dan cara hukum internasional berlaku dalam praktiknya - tidak hanya bergantung pada perjanjian, tetapi juga politik dan diplomasi.

Prof Sands dan banyak pakar lainnya berpendapat bahwa solusinya sekali lagi terletak pada diplomasi dan kesepakatan internasional.

Ia menyerukan para pemimpin dunia untuk membentuk pengadilan satu kali untuk mengadili kejahatan agresi di Ukraina.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)