TRIBUNNEWS.COM -- Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) saat ini sedang berada di ujung tanduk. AS membuat kebijakan embargo semua kegiatan ekonomi setelah Vladimir Putin menginvasi Ukraina.

Hal itu diperuncing dengan pernyataan Presiden Joe Biden yang menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Selasa (22/3/2022) mengatakan, soal hubungan keduanya, Kremlin tergantung pada kemauan Gedung Putih saja.

"Sebuah catatan protes disampaikan kepada duta besar Amerika kemarin. Dikatakan bahwa perkembangan saat ini menempatkan hubungan ini di ambang perpisahan.

Baca juga: Demi Gencatan Senjata dengan Rusia, Presiden Ukraina Bersedia Tidak Gabung dengan NATO

Tidak ada apa pun di sini selain apa yang dikatakan di sana: bahwa pertanyaannya adalah tentang kebijakan yang akan dilakukan AS," kata Ryabkov ketika ditanya apakah Rusia berencana menarik duta besarnya dari Washington.

Untuk menjaga hubungan dengan Rusia, Amerika Serikat harus berhenti membuat ancaman ke Moskow dan harus berhenti memasok senjata ke Ukraina, kata Ryabkov dikutip kantor berita Interfax.

“Pertanyaan tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk menjaga hubungan tentu saja benar.

Baca juga: Balas Sanksi Barat, Joe Biden Sebut Rusia Bakal Lancarkan Serangan Siber ke AS

Mereka hanya perlu menghentikan eskalasi mereka, baik eskalasi verbal maupun dalam hal mengisi wilayah Kyiv dengan senjata. Mereka harus berhenti menghasilkan ancaman terhadap Rusia, " katanya kepada wartawan di Moskow setelah ditanya oleh Interfax apakah Rusia memahami apa yang dapat dilakukan Washington untuk menjaga hubungan.

"Sementara itu, jika mereka berhasil entah bagaimana secara positif mempengaruhi Kyiv, sesuatu yang saya tidak ragukan, tapi saya yakin itu tidak akan terjadi, sayangnya, maka, saya pikir, akan ada prospek tertentu untuk normalisasi hubungan," katanya.

"Untuk saat ini, kami melihat kecenderungan menurun dalam hubungan dengan negara kami karena kesalahan AS," katanya.

"Kami menyesalinya, tetapi itu tidak memengaruhi tekad kami untuk bergerak menuju pencapaian tujuan operasi militer khusus dan untuk beradaptasi dengan keadaan yang terkait dengan sanksi Amerika dan sanksi yang dijatuhkan oleh satelit Eropa AS atas perintahnya," kata Ryabkov.

Baca juga: Sebulan Rusia Invasi Ukraina, Pengungsi di Ruang Bawah Tanah Mulai Kehabisan Makanan & Minuman

Sebelumnya Rusia telah memperingatkan pelanggaran hubungannya dengan Washington dan memanggil duta besar AS di Moskow untuk protes resmi atas pelabelan Joe Biden terhadap Vladimir Putin sebagai penjahat perang, ketika presiden AS mengadakan pembicaraan dengan sekutu Eropa tentang upaya untuk menghentikan invasi Rusia. dari Ukraina.

Biden berbicara dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia pada hari Senin sebagai bagian dari upayanya untuk mempertahankan front persatuan di Moskow, di tengah tanda-tanda keretakan di dalam UE tentang seberapa jauh penerapan sanksi terhadap minyak dan gas Rusia.

Kementerian luar negeri Rusia mengatakan telah memanggil duta besar AS, John Sullivan, untuk pertemuan mengenai "pernyataan yang tidak dapat diterima baru-baru ini" oleh Biden tentang Putin, beberapa hari setelah Biden menyebut Putin sebagai "penjahat perang" di tengah pemboman kota-kota Ukraina.

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan "ditekankan bahwa pernyataan seperti ini oleh presiden Amerika, yang tidak layak untuk seorang figur negara berpangkat tinggi, menempatkan hubungan Rusia-Amerika di ambang pelanggaran".

Baca juga: CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke Menilai Perekrutan Leo Messi Oleh PSG Tidak Fair

AS dan Uni Soviet mempertahankan hubungan diplomatik dari tahun 1933, selama perang dingin, tetapi hubungan antara Washington dan Moskow menjadi jauh lebih tidak stabil sejak Putin memulai kampanye perluasan wilayah.

Ned Price, juru bicara departemen luar negeri, mencemooh keluhan Kremlin tentang bahasa Biden dalam konteks perang brutal.

“Sangat kaya mendengar sebuah negara berbicara tentang 'komentar yang tidak pantas' ketika negara yang sama terlibat dalam pembantaian massal, termasuk pemogokan dan serangan yang telah mengakibatkan nyawa warga sipil [hilang], pemogokan dan serangan, rentetan yang telah meratakan kota-kota sipil, invasi 100.000 lebih pasukan terhadap sebagian besar penduduk sipil,” kata Price.

Seperti diberitakan The Guardian, Pentagon pada hari Senin menggemakan tuduhan presiden.

“Kami terus melihat serangan membabi buta terhadap warga sipil yang kami yakini dalam banyak kasus disengaja,” kata John Kirby, juru bicara departemen pertahanan, seraya menambahkan bahwa AS melihat “bukti jelas bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang.”

Inggris, Prancis, Albania, Irlandia, dan Norwegia juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Pengadilan internasional PBB telah memerintahkan Moskow untuk menghentikan invasinya, dan seorang jaksa di pengadilan kriminal internasional telah meluncurkan penyelidikan kejahatan perang.

Ketika Ukraina menentang ultimatum Rusia untuk menyerahkan kota pelabuhan Mariupol, para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Brussel untuk membahas sanksi lebih lanjut terhadap Rusia pada awal minggu diplomasi yang intens.

Tetapi setelah empat putaran sanksi Uni Eropa dalam tiga minggu, ketegangan muncul.

Negara-negara Baltik dan Polandia menyerukan tindakan yang lebih keras, termasuk embargo minyak, sementara Jerman khawatir larangan energi jangka pendek akan menyebabkan pengangguran dan kekurangan bahan bakar.

Menteri Luar Negeri Lituania, Gabrielius Landsbergis, mengatakan “tidak dapat dihindari untuk mulai berbicara tentang sektor energi” terutama minyak, yang menurutnya merupakan “pendapatan terbesar bagi anggaran Rusia” dan “juga cukup mudah diganti” untuk UE.

Uni Eropa, yang mengimpor 27% minyaknya dari Rusia, sejauh ini belum bergabung dengan AS dan Inggris, dalam embargo.

Jerman telah memperingatkan bahwa larangan jangka pendek pada minyak dan gas dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan orang-orang kehabisan bensin. Beberapa negara barat lainnya bergantung pada energi Rusia seperti Jerman: 55% gas alam, 52% batu bara, dan 34% minyak mineral yang digunakan di negara itu berasal dari Rusia.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden melambai kepada pers setelah meninggalkan Marine One tentang Hukum Selatan Gedung Putih setelah kembali dari akhir pekan di Delaware pada hari Minggu, 20 Maret 2022 di Washington, DC Biden Kembali dari Delaware, Washington, District of Columbia, Amerika Serikat - 20 Mar 2022

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, mendesak Eropa untuk menghentikan semua perdagangan dengan Rusia: “Tidak ada euro untuk penjajah. Tutup semua port Anda untuk mereka. Jangan mengekspor barang Anda kepada mereka. Tolak sumber energi. Dorong Rusia untuk meninggalkan Ukraina,” kata Zelenskiy dalam pidato video pada hari Senin.

Berbicara kepada Jerman secara langsung, dia berkata: “Anda memiliki kekuatan. Eropa memiliki kekuatan.”

Sesampai di pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menolak menjawab pertanyaan tentang apa yang bisa memicu sanksi terhadap sektor energi Rusia.

Dia mengatakan gambar dari Ukraina “sangat memilukan” dan membuatnya “lebih jelas bahwa UE, bahwa komunitas global yang percaya pada tatanan internasional berbasis aturan, harus mengisolasi kepemimpinan Rusia”.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan blok itu akan terus membahas sanksi lebih lanjut "terutama yang berkaitan dengan energi", saat ia mengutuk pemboman Rusia terhadap warga sipil di Mariupol, yang telah bertahan hampir empat minggu di bawah pengepungan.
“Apa yang terjadi di Mariupol adalah kejahatan perang besar-besaran,” kata Borrell.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina tiga setengah minggu lalu, Uni Eropa telah menyetujui sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anggota dewan keamanan PBB, memukul industri termasuk perbankan, energi dan transportasi udara, serta memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada 685 orang dan 14 entitas terkait. untuk Vladimir Putin dan mesin perangnya.

Beberapa diplomat dari negara-negara yang mencari tindakan lebih keras khawatir ada peningkatan kelelahan sanksi.

“Ada perasaan di ruangan yang kami ingin duduki dan ambil napas, karena tiga atau bahkan empat minggu pertama sangat sulit bukan untuk Ukraina tetapi untuk Eropa,” kata Landsbergis. "Ini adalah pesan yang sangat buruk bagi mereka yang benar-benar berperang di Ukraina."

Menteri luar negeri Irlandia, Simon Coveney, mengatakan dia juga mendukung larangan ekspor energi. Dia berkata: “Melihat sejauh mana kehancuran di Ukraina saat ini, sangat sulit untuk membuat kasus bahwa kita tidak boleh bergerak di sektor energi, terutama minyak dan batu bara.”

Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, mengatakan negaranya akan mendukung “sanksi terkuat yang dapat kita sepakati”, termasuk larangan kapal Rusia berlabuh di pelabuhan Uni Eropa dan pembatasan transportasi darat dari Rusia dan sekutunya Belarusia. (Interfax/The Guardian)