Penambahan Finlandia dan Swedia kemungkinan akan membuat Rusia murka.

Diketahui Moskow menganggap ekspansi NATO merupakan ancaman langsung terhadap keamanannya sendiri.

Putin mengutip masalah ini sebagai salah satu alasan agresi militernya di Ukraina.

Moskow juga telah berulang kali memperingatkan Finlandia dan Swedia agar tidak bergabung dengan aliansi tersebut, dengan mengancam "konsekuensi militer dan politik yang serius".

Perjanjian Keamanan Inggris & Finlandia-Swedia

PM Inggris, Boris Johnson, berjanji akan mendukung Swedia dan Finlandia melawan ancaman dari Rusia dengan cara apapun saat melakukan perjalanan ke dua negara tersebut untuk menandatangani perjanjian keamanan bersama.

Perjanjian itu diteken saat Swedia dan Finlandia sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota NATO, buntut invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, Johnson mengatakan jenis dan tingkat dukungan yang mungkin sebagian besar diatur tergantung permintaan Swedia.

Pada Rabu (11/5/2022) setelahnya, PM Inggris ini menandatangani kesepakatan paralel dengan Presiden Finlandia, Sauli Niinistö.

Kesepakatan bersama itu menjanjikan bahwa jika salah satu negara menghadapi serangan atau bencana, mereka "atas permintaan dari negara yang terkena dampak, saling membantu dalam berbagai cara, yang mungkin termasuk cara militer".

Pada konferensi persnya dengan Niinistö di Istana Kepresidenan di Helsinki, Johnson menyebut bahwa bantuan dapat melibatkan pasukan Inggris di Finlandia atau Swedia.

"Ya, kami akan saling membantu, termasuk dengan bantuan militer," kata Johnson, dikutip dari The Guardian. 

Sebelumnya dalam pertemuan dengan PM Swedia, Johnson menyebut perang di Ukraina mendorong keputusan ini.

Baca juga: Penasihat Walikota Mariupol: Pasukan Rusia Blokir Semua Rute Evakuasi di Mariupol

Baca juga: Intel AS Sebut Putin Siapkan Perang Panjang di Ukraina, Kemenangan di Timur Tak Akhiri Konflik

"Perang di Ukraina memaksa kita semua untuk membuat keputusan yang sulit. Tetapi negara-negara berdaulat harus bebas membuat keputusan itu tanpa rasa takut atau pengaruh atau ancaman pembalasan," kata perdana menteri.