TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan keberatan dengan niat Swedia bergabung dengan Finlandia untuk mencari keanggotaan NATO.

Erdogan mengatakan tidak dapat mengizinkan Swedia dan Finlandia menjadi anggota aliansi karena dianggap tidak bertindak terhadap militan Kurdi di pengasingan.

Dilansir Ap News, 30 negara anggota NATO saat ini harus setuju untuk membuka pintu bagi anggota baru.

Erdogan berbicara kepada wartawan hanya beberapa jam setelah Swedia bergabung dengan Finlandia dalam mengumumkan akan mencari keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: TV Rusia Sebut Putin akan Luncurkan Nuklir ke Perbatasan Eropa Jika Finlandia dan Swedia Gabung NATO

Baca juga: Swedia Ingin Gabung NATO, Tapi Menolak Jadi Markas Senjata Nuklir dan Pangkalan Militer Aliansi

Dia menuduh kedua negara tersebut menolak untuk mengekstradisi "teroris" yang diinginkan oleh negaranya.

“Tidak ada negara yang memiliki sikap terbuka dan jelas terhadap organisasi teroris,” kata Erdogan, merujuk pada kelompok militan Kurdi seperti Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang.

Sebelumnya, pejabat Swedia mengatakan akan mengirim tim diplomat ke Turki untuk membahas masalah ini.

Namun, Erdogan mengatakan, mereka membuang-buang waktu.

“Apakah mereka datang untuk mencoba dan meyakinkan kita? Maaf, jangan lelah," kata Erdogan.

"Selama proses ini, kami tidak bisa mengatakan 'ya' kepada mereka yang menjatuhkan sanksi pada Turki, karena bergabung dengan NATO, yang merupakan organisasi keamanan."

Baca juga: Finlandia dan Swedia Siap Gabung NATO, Turki Suarakan Keberatan

Baca juga: Finlandia dan Swedia Konfirmasi Niat Bergabung dengan NATO, Turki Diharapkan Tak Jadi Penghalang

Keberatan Turki Kejutkan Banyak Pejabat Barat

Saat ini, Swedia telah menyambut ratusan ribu pengungsi dari Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir, termasuk etnis Kurdi dari Suriah, Irak dan Turki.

Keberatan Turki tersebut mengejutkan banyak pejabat Barat.

Beberapa memiliki kesan, Turki tidak akan membiarkan masalah ini merusak ekspansi NATO.