TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Pemimpin Republik Rakyat Donetsk Denis Pushilin memastikan para petempur nasionalis dan neo-Nazi Ukraina yang menyerah di Azovstal akan diadili di Donetsk.

“Mereka akan diadili di pengadilan Republik Donetsk,” kata Pushilin dikutip kanal Telegram Sputniknews, Senin (23/5/2022).

Ada sekurangnya 2.430 orang menyerah dari pabrik baja Azovstal di Mariupol. Mereka terdiri tentara reguler Ukraina dan anggota Batalyon Azov yang dikenal berhaluan neo-Nazi.

Ribuan petempur itu sebulan  penuh dikepung di Azovstal hingga mereka menyerah tanpa syarat ke pasukan Rusia dan milisi Donetsk.

Baca juga: Wawancara Scott Ritter: Penguasaan Azovstal Kemenangan Mengesankan Rusia

Baca juga: Batalyon Azov Ukraina Laboratorium Nyata Nazisme dan Fasisme

Baca juga: Jenderal AS dan Letkol Inggris Ikut Menyerah, Komplek Azovstal Sepenuhnya Bebas

Penyerahan diri ribuan anggota Marinir Ukraina dan Batalyon Azov itu dimulai bergelombang sejak 16 Mei hingga 21 Mei saat Rusia menyatakan Azovstal berhasil mereka kuasai sepenuhnya.

Sementara Deputi Kepala Komite Urusan CIS Duma Rusia, Viktor Podolatsky menyatakan perlu waktu sebuan menyiapkan dokumen hukum sebelum para militan neo Nazi Ukraina diadili.

Tidak Ada Pertukaran Tahanan

Masih terkait nasib petempur dari Azovstal, juru bicara Kremlin, Dmitri Peskov menegaskan, pertukaran tahanan perang adalah masalah militer.

Setiap permintaan yang mungkin untuk menukar tawanan Ukraina dari Azovstal dengan tawanan perang Rusia akan melalui Kementerian Pertahanan.

Hingga saat ini, Rusia tidak berniat melakukan pertukaran tawanan. Apalagi jika dikaitkan nasib pemimpin oposisi Ukraina, Viktor Medvedchuk, yang kini ditahan dinas rahasia Ukraina

"Medvedchuk adalah warga negara Ukraina yang tidak ada hubungannya dengan Rusia dan bukan militer," kata Peskov.

“Tentara Ukraina dan anggota Neo-Nazi Azov adalah kategori yang berbeda,” tambahnya menjelaskan perbedaan politisi Medvedchuk dan mereka yang menyerah di Azovstal.

Medvedchuk memimpin faksi oposisi terbesar di parlemen Ukraina sebelum Presiden Volodymyr Zelensky melancarkan tindakan keras terhadap oposisi negara itu.

Zelensky mengeluarkan larangan aktivitas semua oposan di negara itu. Medvedchuk kini ditahan SBU, badan keamanan domestik Ukraina.

SBU merilis rekaman video Medvedchuk yang tampaknya memberatkan mantan Presiden Petro Poroshenko dan pemerintahannya.

Yaitu terkait privatisasi parsial pipa bahan bakar yang mengalir dari Rusia dan Belarus ke Ukraina dan ke Uni Eropa. Zelensky memerintahkan nasionalisasi infrastruktur itu pada Februari.

Dalam rekaman itu, Medvedchuk juga menuduh Poroshenko  memintanya untuk mengatur pasokan batubara ilegal dari wilayah timur Donbass yang memisahkan diri.

Pengacara politisi itu mengatakan video yang dibagikan ke khalayak ramai itu operasi pencitraan dinas rahasia Ukraina.

Medvedchuk punya reputasi hubungan yang luas dengan Rusia. Kalangan elite Ukraina mengklaim dia kolaborator Moskow, sementara Medvedchuk menyatakan dirinya korban persekusi politik Zelensky.

Setelah melaporkan penangkapan Medvedchuk, SBU merilis sebuah video, yang isinya pernyataan Medvedchuk yang meminta dirinya ditukar dengan “para pembela dan penduduk Mariupol.”

Dia mengacu pada pasukan Ukraina yang pada saat itu diblokade di Azovstal, sebuah pabrik baja yang dijaga ketat di kota Pelabuhan Mariupol.

Petempur di Azovstal Menyerah Tanpa Syarat

Pasukan Ukraina menyerah pekan lalu, dengan Moskow dilaporkan menangkap hampir 2.500 orang, termasuk anggota batalion nasionalis Azov yang kontroversial.

Pejabat Ukraina menggambarkan penyerahan itu sebagai "evakuasi" dan mengklaim para pejuang akan ditukar dengan tawanan perang Rusia yang ditahan oleh Ukraina.

Elite Ukraina menyiratkan Kiev telah menyetujui kesepakatan pertukaran dengan Moskow sebelum Zelensky memerintahkan pasukannya menyerah.

Rusia tidak mengkonfirmasi klaim Ukraina, sementara beberapa pejabat Rusia mengatakan para pejuang Azov harus diadili atas tuduhan kejahatan perang.

Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk  2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik secara paksa.(Tribunnews.com/Sputniknews/RussiaToday/xna)