Sebelumnya, Rusia dilaporkan mengirim guru hingga pekerja konstruksi ke Ukraina timur untuk membangun kembali wilayah tersebut setelah invasi pada 24 Februari.

Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR) memproklamasikan kemerdekaan setelah referendum tidak resmi pada tahun 2014.

Insiden ini menyusul pencaplokan Krimea yang dilakukan Rusia.

Kremlin mengakui kemerdekaan mereka pada 21 Februari 2022, beberapa hari sebelum meluncurkan invasi.

Korea Utara mengakui wilayah itu pada 13 Juli, menyusul Rusia dan Suriah.

Pyongyang juga salah satu dari hanya lima negara yang memberikan suara menentang resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

Rusia Ingin Caplok Ukraina

Gedung Putih mengungkapkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk melakukan pencaplokan wilayah Ukraina.

Bahkan saat ini, Rusia disebut sedang menempatkan pejabat proksi tidak sah di daerah-daerah Ukraina yang ada di bawah kendalinya, untuk melakukan kontrol total.

Baca juga: Rusia Disebut Siap Caplok Lebih Banyak Wilayah Ukraina, AS: Perampasan Tanah Ilegal

Baca juga: Vladimir Putin: Ukraina Tidak Ingin Penuhi Syarat Kesepakatan Awal Perdamaian

John Kirby, kepala juru bicara dewan keamanan nasional AS, mengatakan seiring waktu rubel akan ditetapkan sebagai mata uang resmi dan warga akan dipaksa pindah kewarganegaraan.

"Kami memiliki informasi hari ini, termasuk dari intelijen yang diturunkan yang dapat kami bagikan kepada Anda, tentang bagaimana Rusia meletakkan dasar untuk mencaplok wilayah Ukraina yang dikontrolnya yang melanggar langsung kedaulatan Ukraina," kata Kirby, dikutip dari Guardian.

Taktik yang sama digunakan pada tahun 2014, ketika Rusia mengumumkan pencaplokan Krimea setelah mengambil alih kendali dari Ukraina, klaim Kirby.

Berdasarkan info intelijen, Rusia sekarang juga berusaha untuk mengambil alih menara penyiaran.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)