Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jepang sedang mempertimbangkan untuk membeli rudal jelajah Tomahawk yang dikembangkan Amerika Serikat (AS), The Guardian melaporkan.
Rudal jelajah itu rencananya akan digunakan untuk melawan ancaman regional yang berkembang, termasuk dari Korea Utara, kata pemerintah.
Surat kabar harian Yomiuri Shimbun termasuk di antara mereka yang melaporkan pada Jumat (28/10/2022) bahwa Tokyo berada dalam tahap akhir diskusi dengan pemerintah AS mengenai pembelian rudal jarak menengah, yang diluncurkan dari laut.
Surat kabar itu mengatakan Semenanjung Korea akan berada dalam jangkauan rudal, tergantung pada area peluncuran, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno mengatakan para menteri sedang "mempelajari" kemungkinan itu tetapi belum ada yang diputuskan.
Beberapa jam setelah komentar Matsuno, Korea Utara menembakkan rudal balistik di lepas pantai timurnya, kata militer Seoul.
Baca juga: AS, Jepang, dan Korea Selatan Siap Merespon Jika Korea Utara Lakukan Uji Coba Bom Nuklir
Peluncuran itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk uji coba nuklir pertamanya sejak 2017.
Peluncuran itu adalah yang terbaru dalam rekor uji coba rudal tahun ini.
Wakil menteri luar negeri Jepang, Korea Selatan dan AS memperingatkan awal pekan ini bahwa uji coba nuklir Korea Utara akan menemui "respons kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Jepang sedang mengalami perubahan dramatis dalam sikap pascaperangnya terhadap pertahanan.
Pasal sembilan konstitusi negara, yang ditulis oleh pasukan pendudukan AS setelah perang dunia kedua, menolak perang dan melarang negara menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan internasional.
Militernya terbatas pada peran defensif yang ketat.
Pengeluaran pertahanan Jepang telah meningkat hampir setiap tahun selama dekade terakhir.
Tetapi tekanan telah tumbuh untuk pendanaan yang lebih besar setelah invasi Rusia ke Ukraina dan tekanan China yang meningkat di Taiwan.
(Tribunnews.com/Rica Agustina)