Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Sebagai buntut dari tenggelamnya kapal feri Sewol yang menewaskan 304 orang, pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengalokasikan total 1,5 triliun won atau setara 1,06 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mendirikan sistem komunikasi darurat baru.
Sistem itu pun resmi diluncurkan pada tahun lalu.
Namun, itu hampir tidak berfungsi seperti yang dirancang saat 'melayangnya' 156 nyawa dalam malam perayaan Halloween di Itaewon, Seoul pada 29 Oktober lalu.
Mayoritas dari mereka adalah anak muda dan tewas karena berhimpitan dalam kerumunan massa.
Baca juga: Bantuan Tertunda, Keluarga WNA yang Tewas Pesta Halloween Itaewon Pakai Sumbangan Pulangkan Jenazah
Dari kurangnya langkah-langkah keamanan yang tepat sebelum tragedi hingga tanggapan pihak berwenang yang mengecewakan, banyak orang Korea terutama generasi muda yang tidak bingung untuk bertanya 'Apakah negara ini tidak belajar dari tragedi Sewol?'.
"Apa yang saya katakan mungkin terdengar kasar, setelah (tragedi) Sewol, seharusnya ini 'tidak akan pernah terjadi lagi'."
"Namun bahkan setelah 11 panggilan darurat dari Itaewon, tragedi pun terjadi lagi. Saya sangat berharap pihak berwenang berhati-hati dan bertanggung jawab serta menjaga keamanan penduduk," tulis seorang komentator di postingan Instagram The Korea Herald terkait dengan langkah-langkah keamanan yang diluncurkan setelah tragedi Itaewon.
11 panggilan darurat tersebut mengacu pada panggilan yang dilakukan orang-orang yang sedang berada di Itaewon pada malam naas itu kepada kepolisian setempat.
Penelepon secara khusus memperingatkan bahwa akan ada orang-orang yang cedera bahkan tewas jika polisi tidak segera mengatur kerumunan yang ada di sana.
Ditemukan bahwa total 79 panggilan dilakukan ke 112 pusat darurat, sejak jam 6 sore hingga 10 malam waktu setempat.
Sedangkan sebagian besar pasukan polisi tetap terikat untuk menjaga pada rapat umum politik yang diadakan di dekatnya.
Baca juga: Ini Makna MendaIam Itaewon bagi Warga Asing
Dikutip dari laman www.koreaherald.com, Sabtu (5/11/2022), pemerintah Korsel telah mengamanatkan inspeksi keselamatan terkait festival itu, kereta bawah tanah yang ramai dan tempat-tempat lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengaku akan memperkenalkan pelatihan CPR untuk siswa dan mempelajari cara-cara ilmiah demi meningkatkan manajemen kerumunan.
"Tragedi (Itaewon) mengingatkan pada Sewol 8 tahun lalu. Saat itu kami menyaksikan kapal tenggelam melalui media secara real-time. Kali ini, kami menyaksikan orang-orang sekarat, lagi-lagi secara real-time (melalui media sosial)," kata seorang pekerja kantoran yang berbasis di Seoul dan sedang berkunjung ke salah satu altar peringatan untuk para korban Itaewon.
Pemerintah mengklaim bahwa sistem komunikasi darurat itu sendiri beroperasi secara penuh.
Namun para pejabat itu sendiri tidak menggunakan sistem yang memungkinkan komunikasi cepat dengan organisasi terkait.
Sejak terungkap bahwa panggilan untuk bantuan darurat dilakukan pada empat jam sebelum kerumunan maut itu menewaskan 156 orang, para petinggi di kepolisian tidak diberitahu.
Kepala Polisi Metropolitan Seoul menerima laporan pertama tentang apa yang terjadi pada pukul 11.36 malam, sedangkan Kepala Polisi Nasional memperoleh kabar tersebut lewat tengah malam.
Padahal, peristiwa mematikan itu terjadi pada pukul 22.15 WIB.
Sebuah survei yang dilakukan oleh jajak pendapat lokal Media Tomato pada 1.072 orang dewasa menunjukkan bahwa 73,1 persen responden berpikir bahwa pemerintah lah yang bertanggung jawab atas tragedi Itaewon ini.
Wali Kota Daegu Hong Joon-pyo pada Kamis lalu mendesak Presiden konservatif Yoon Suk-yeol untuk 'jujur dan bertanggung jawab, atau hal-hal akan menjadi seperti insiden Sewol'.
Baca juga: Jalanan Itaewon Disesaki 100 Ribuan Pengunjung, Ahli Forensik Video : Kostum Halloween Bikin Rumit
Ia menegaskan bahwa saat melakukan kunjungan ke altar peringatan para korban pada setiap pagi sejak Senin lalu, Presiden Yoon belum mengucapkan sepatah kata pun terkait 'permintaan maaf' pun.
Hong kemudian menyebut aksi protes massal anti-pemerintah yang dihadapi pemerintahan Park Geun-hye setelah tragedi Sewol beberapa tahun silam.
Saat itu, Park, yang kemudian dimakzulkan karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, telah mengalami penurunan besar dalam peringkat persetujuan pekerjaannya karena penanganan tragedi yang sangat buruk.
Hingga kini, Yoon, meskipun menjadi salah satu presiden tahun pertama yang paling tidak populer dalam sejarah, tidak banyak 'menderita' dalam jajak pendapat.
Jajak pendapat terbaru oleh Gallup Korea menempatkan peringkat persetujuannya pada 29 persen, hanya turun satu persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Sebuah survei yang dilakukan oleh jajak pendapat lokal Media Tomato pada 1.072 orang dewasa menunjukkan bahwa 73,1 persen responden menganggap pemerintah bertanggung jawab atas tragedi Itaewon.
Sementara tidak ada kampanye besar terkait anti-pemerintah yang muncul dari tragedi Itaewon hingga kini.
Nyala lilin yang diadakan oleh oposisi kecil Partai Keadilan pun berlangsung pada Kamis lalu di wilayah progresif Gwangju pada pukul 18.34, untuk menandai waktu di mana panggilan darurat pertama dilakukan terkait tragedi Itaewon.
Sebuah kelompok yang telah mengorganisir aksi protes anti Presiden Yoon mengatakan pada Jumat kemarin bahwa mereka akan mengadakan nyala lilin untuk menghormati para korban Itaewon di Gwanghwamun, pusat kota Seoul pada Sabtu waktu setempat, tepat satu minggu setelah tragedi mematikan itu terjadi.